Menteri HAM Natalius Pigai Dikritik DPR Terkait Minimnya Gebrakan dalam 100 Hari Pertama

AYOJAKARTA.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menghadapi kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI saat mengikuti rapat kerja pada Rabu, 5 Februari 2025.

Sejumlah anggota legislatif menyoroti kinerja Pigai yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai isu HAM di Indonesia.

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya gebrakan Pigai.

Ia mengaku awalnya menaruh harapan besar mengingat latar belakang Pigai sebagai pegiat HAM.

Namun, setelah lebih dari 100 hari menjabat, Ia merasa belum ada perubahan signifikan.

Baca Juga: Lampu Hijau DPR! Ole Romenij dan 2 Pemain Baru Timnas Akan Dinaturalisasi

"Setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Selain itu, ia juga mempertanyakan rencana Pigai yang sempat mengajukan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurutnya, angka tersebut cukup besar namun masih bisa diterima jika benar-benar digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Tak hanya itu, beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM juga turut disinggung dalam rapat tersebut, seperti konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Aisyah mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam merespons isu-isu tersebut.

Baca Juga: Disoroti DPR Usai Naik Rubicon di Tengah Polemik Pagar laut, Kades Kohod Arsin Tiba-tiba Menghilang Bak Ditelan Bumi

"Sudah banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, apakah Rempang dan pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanyanya.

Kritik serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, yang menyoroti ketidakterlibatan Pigai secara langsung dalam konflik Rempang.

Ia menilai Kementerian HAM seharusnya hadir di lapangan untuk memastikan penyelesaian yang adil.

Selain itu, Mafirion juga mengangkat isu pelanggaran HAM yang terjadi dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Ia berharap Kementerian HAM tidak hanya fokus pada kebijakan administratif, tetapi juga turun langsung ke masyarakat yang terdampak.***