Polemik Ijazah Palsu Jokowi vs Roy Suryo Cs: Dosen UNHAS Beberkan Solusi Simple yang Bisa Dilakukan

AYOJAKARTA.COM – Perseteruan antara pendukung Jokowi dengan Roy Suryo CS dalam kasus dugaan Ijazah Palsu, hanya merupakan Collateral Damage atau dampak peristiwa utama.

Perdebatan demi perdebatan dari pihak Jokowi dan Roy Suryo yang mewarnai seputar ijazah palsu hingga meluas ke beranda politik, juga bagian dari dampak peristiwa.

Agar kasus dugaan ijazah palsu tidak terus menggema dan berpotensi merusak sendi negara, Jokowi perlu bertindak nyata sehingga membuat militansi pihak Roy Suryo mereda.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Jadikan Gigi Balang sebagai Ikon Betawi, Ternyata Punya Makna Filosofis Ini Loh

Telah berlangsung sejak tahun 2017 silam, kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi tidak seharusnya membuat rakyat Indonesia terus mengalami stagnasi persepsi.

Pernyataan terkait dengan kesempatan besar yang dimiliki oleh Jokowi tersebut, merupakan pandangan Profesor Hamid Awaluddin selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

“Semua yang terlibat ini turunan dari sisi Pak Jokowi, kalau dari awal membawa ijazahnya, selesai perkara, tidak ada yang akan bicara,” jelas Hamid.

Karena hingga saat ini fakta tersebut tidak pernah sekalipun mewujud, Hamid tidak menyalahkan jika polemik soal dugaan ijazah palsu masih terus berlanjut.

Alasan sebagai presiden yang sempat disampaikan Jokowi pada tahun 2017 saat kasus ini pertama kali mulai mencuat, menurut Hamid tidak lagi relevan.

Bukan lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi menurut Hamid memiliki kesempatan untuk membuktikan pernyataannya saat pertama kali kasus ini kembali hangat.

Baca Juga: Kabar Gembira! Proses Pra Pencairan Bansos PKH BPNT Tahap 3 Sudah Dimulai - KPM Berpotensi Terima Rp 1,6 Juta

Perubahan narasi yang kemudian disampaikan Jokowi setelah purna tugas, dipandang Hamid sebagai penyebab permasalahan ini tidak menemui ujungnya.

“Yang dipersoalkan orang sekarang hanya satu, saya tidak mengatakan ijazahnya palsu, saya mempertanyakan kenapa tidak mempersempit ruang gerak penafsiran,” imbuhnya.

Perbedaan pernyataan Jokowi yang menyebut sosok Kasmudjo sebagai dosen pembimbing pada tahun 2017, dan dibantah pada 2025 merupakan dampak adanya ruang penafsiran.

Hamid menilai, psikologis publik sejatinya sudah merasa sangat terusik karena kasus dugaan ijazah palsu tidak berhenti mendatangkan polemik.

Selain karena telah menimbulkan sejumlah korban yang kebebasannya dibatasi oleh ruang sel tahanan, publik menurut Hamid juga telah menarik suatu kesimpulan.

Karena itu, Hamid berharap agar seluruh permasalahan yang timbul mengenai dugaan Ijazah Palsu tidak lagi terus menjadi sumber komoditi opini.

Langkah aktual yang dapat dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang negarawan, agar tidak lagi merasa dirinya direndahkan oleh Roy Suryo Cs adalah dengan bersikap secara ksatria.

Cara paling mudah dan relevan untuk ditempuh sehingga tidak membuat publik berpolemik, adalah dengan menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. ***