Ramai Kasus Anak Pejabat DJP, Eks Penyidik KPK Kuliti Boroknya Koruptor dan Ungkap Alasan Mereka Doyan Pamer

 Yudi Purnomo selaku mantan Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membocorkan semua aib para pejabat koruptor.
Yudi Purnomo selaku mantan Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membocorkan semua aib para pejabat koruptor.

AYOJAKARTA.COM - Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pasca kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy.

Bukan hanya tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy saja, ternyata harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo pun turut menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Menurut informasi kekayaan Rafael Alun Trisambodo mencapai Rp56 miliar, hal ini seolah menimbulkan dugaan mungkin harta para pejabat itu berasal dari uang pajak rakyat.

Baca Juga: Update Kasus Penganiayaan David Ozora, Polisi Akan Jerat Mario Dandy dengan Pasal Terberat

Dikutip Ayojakarta.com melalui kanal YouTube tvOneNews, Yudi Purnomo selaku mantan Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membocorkan semua aib para pejabat koruptor.

Yudi Purnomo menjelaskan bahwa ada faktor yang menyebabkan para koruptor melakukan korupsi, salah satunya adalah kebutuhan.

"Saya ketika menjadi penyidik, menemukan bahwa mengapa mereka mengekspos kekayaan mereka? apakah mereka enggak takut nanti masyarakat akan curiga?," ujar Yudi Purnomo, mantan Penyidik KPK.

"Tidak, karena ketika orang korupsi, itu karena dua hal, yang pertama need, need itu kebutuhan," sambungnya.

Baca Juga: Wakil Ketua LPSK Ungkap Hak Seorang Justice Collaborator seperti Eliezer, dari Vonis Ringan hingga Remisi

Namun, Yudi Purnomo menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut bukankan kebutuhan primer melainkan kebutuhan tersier.

Artinya kebutuhan untuk memenuhi keinginan akan kemewahan yang umumnya hanya demi memuaskan rasa gengsi mereka.

"Kebutuhan ini bukan kebutuhan primer ya, buat makan, karena saya tidak pernah menemukan koruptor yang korupsi ketika dia miskin, atau untuk kebutuhan keluarga," jelas Yudi Purnomo.

"Tapi karena untuk kebutuhan yang tersier artinya mereka ingin supaya kebutuhannya, yang bergaya hidup mewah, dihormati orang, itu bisa dipenuhi dengan cara korupsi," sambungnya.  

Selain itu, Yudi Purnomo menjelaskan faktor kedua yang menyebabkan mereka korupsi yaitu greed atau rakus.

Dalam hal ini yakni memuaskan keinginan akan barang atau kebutuhan yang terbilang mahal contohnya outfit dengan merk terkenal yang harganya capai miliaran.

"Yang kedua greed, rakus, sehingga mereka sebanyak-banyaknya korupsi, saya pernah mencoba menghitung berapa outfit dari tersangka yang saya tangani, mulai jam tangannya saja merk terkenal, sampai miliaran," ungkap Yudi Purnomo.

Itu dijelaskan baru harta kekayaan yang tampak di hadapan publik, belum lagi harta atau apapun itu hasil korupsi yang disembunyikan oleh koruptor.

Bahkan Yudi Purnomo membongkar, umumnya harta atau lainnya yang disembunyikan tersebut biasanya tidak diatasnamakan si koruptor.

"Bagaimana yang tidak tampak, dan kebanyakan mereka mencoba menyembunyikan hartanya bukan atas nama mereka, itu yang pertama," jelas Yudi Purnomo.

Terlebih lagi, ternyata oknum pejabat yang melakukan korupsi hanya akan melaporkan sedikit dari kekayaan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan.

Artinya kemungkinan outfit miliaran tadi justru tidak dilaporkan kepada pihak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan oleh KPK.

"Kemudian yang kedua, ketika mereka melapor kepada LHKPN itu adalah harta yang benar-benar bagi mereka, bisa mereka pertanggung jawabkan," ungkap Yudi Purnomo.

"(outfit miliaran tadi) bisa saja enggak dilaporkan," sambungnya.

Faktor lainnya juga dijelaskan bahwa seorang koruptor umumnya 'terbawa budaya' atau tuntutan gaya hidup seseorang yang mengemban jabatan penting.

Hal itu dilakukan hanya demi meraih eksistensi mereka dalam lingkup para pejabat dengan gaya hidup bergengsi.

"Mereka mencoba eksis dengan cara yang korup (korupsi), karena memang ada sebuah 'budaya' ketika dia menduduki jabatan misalnya Kabag harus mobilnya seperti ini, ketika dia seorang direktur harus seperti ini," ungkap Yudi Purnomo.

"Itulah komunitas mereka, karena korupsi itu enggak pernah sendirian, itulah eksistensi, ngapain mereka korup dengan resiko dipenjara kalau enggak ditampilkan (dipamerkan)," pungkasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Yudi Purnomo
# Rafael Alun Trisambodo
# Mario Dandy
# KPK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.