AYOJAKARTA.COM--Kementerian Keuangan mendapat pukulan keras dari kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang terungkap memiliki harta kekayaan tidak wajar.
Kepercayaan masyarakat seketika turun ketika mengetahui adanya dugaan pejabat pajak sekaligus bagian dari Kementerian Keuangan yang tidak taat melaporkan harta kekayaannya.
Kejadian ini kemudian merembet dan mengungkap bahwa Rafael Alun bukan satu-satunya bagian dari Kementerian Keuangan yang kedapatan pamer harta.
Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube MetroTv (6/2/2023), publik menilai bahwa Kementerian Keuangan lemah dalam pengawasan pegawainya. Kemenkeu bahkan baru bergerak ketika kasus kekayaan tidak wajar ini viral.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari akan hal ini, menanggapi pandangan dari masyarakat yang memburuk kepada Kemenkeu, ia menyampaikan bahwa pihak sudah mengkategorikan pejabat-pejabat keuagan yang beresiko tinggi.
Menurut data yang didapat dari Wakil Menteri Keuangan, disampaikan bahwa terdapat 69 pegawai Kemenkeu yang memiliki resiko tinggi.
Namun menurut Sri Mulyani, Kemenkeu tidak bisa begitu saja menindak lanjuti pegawai-pegawai tersebut.
Karena ada aturan yang telah ditetapkan oleh Kemenkue dan harus dijalani, aturan ini mengikat dan menyangkut fungsi Kemenkeu.
Baca Juga: Seram! Pakar Mikro Ekspresi Ungkap Ada Hal Mengerikan yang Ia Tangkap dari Mario Dandy, Apa Itu?
Walaupun demikian Sri Mulyani sudah mengambil tindakan untuk mencopot jabatan pejabat Kemenkeu yang terbukti pamer harta dan ada ketidakwajaran terhadap hartanya.
Pejabat Kemenkeu yang baru-baru ini dicopot dari jabatannya adalah Rafael Alun Trisambodo Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Eko Darmanto sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada kenyataannya tanpa menunggu viral pun Kemenkeu kerap kali melakukan tindakan kepada pegawai-pegawai yang melanggar ketentuan.
Namun hal ini tidak diumumkan oleh Kemenkeu karena ada beberapa pertimbangan. Jika dilihat dari kasus terungkapnya harta tidak wajar Rafael Alun membuat publik memberikan penghakiman seolah-olah semua jajaran Kemenkeu melakukan korup.
Sri Mulyani harus menjaga Kemenkeu yang selama ini sudah bekerja dengan baik dan jujur karena semua jabatan memiliki fungsi yang penting.
Oleh karena itu Menteri Keuangan menghindari resiko timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada Kemenkeu. karena jika sampai masyarakat menghilangkan kepercayaannya kepada Kemenkeu maka negara bisa dikatakan akan lumpuh.
“Karena kalau ini lumpuh, kita berhadapan dengan krisis negara ini sendiri yaitu ada institusi yang sangat penting bagi negara tidak bisa berjalan,” ujar Sri Mulyani.
Menjadi tugas yang cukup berat bagi Sri Mulyani karena harus bertindak secara tegas ke dalam maupun ke luar institusi Keuangan.
“Jadi saya harus menjaga semangat dan moral namun juga pada saat yang sama memberikan signal ke dalam maupun ke luar bahwa kita tegas,” ungkap Sri Mulyani.***
Share this article
Menurut data yang didapat dari Wakil Menteri Keuangan, disampaikan bahwa terdapat 69 pegawai Kemenkeu yang memiliki resiko tinggi.