Bongkar Borok Pegawai DJP, Mahfud MD Laporkan 69 Orang yang Diduga Lakukan Pencucian Uang

AYOJAKARTA.COM - Kabar mengejutkan datang dari Mahfud MD yang diketahui membongkar borok pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tak main-main, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam tersebut melaporkan sejumlah 69 Pegawai DJP yang diduga melakukan pencucian uang.

Mahfud MD melaporkan puluhan Pegawai DJP tersebut kepada atasannya langsung, yakni Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Baca Juga: Dosen Poltekkes Jadi Korban Penganiayaan 7 Mahasiswa di Pontianak, Polisi Ungkap Motifnya Balas Dendam

Laporan yang dilayangkan Mahfud berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Data tersebut kemudian dianalisis dan mendapatkan hasil bahwa ada beberapa transaksi mencurigakan, jumlahnya kecil tapi dilakukan berulang kali.

"Transaksinya kecil-kecil lah, Rp10 juta-Rp15 juta, tetapi bisa 50 kali," ungkap Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com dari lama suara.com.

Mahfud meyakini, bahwa Sri Mulyani akan bertindak tegas terhadap anak buahnya yang terbukti menyimpang seperti pada kasus Rafael Alun Trisambodo.

Baca Juga: Viral! Video Kekecewaan Petani Edelweis Rawa di Ranca Upas Rusak Parah Akibat Event Trail: Sini Biar Paham!

Laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan memanggil 69 pegawai DJP untuk melakukan pemeriksaan pada Senin (6/3/2023).

Bermula dari Rafael Alun Trisambodo, dalam kasus penganiayaan anaknya Mario Dandy seolah menjadi kotak pandora yang membuka fakta adanya pegawai DJP lain yang memiliki harta tak wajar.

Setelah itu muncul Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang juga gemar pamer harta di media sosial.

Baca Juga: Inilah Deretan Pejabat Publik yang Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Emang Boleh?

Keduanya (Rafael Alun dan Eko Darmanto) sudah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai klarifikasi dan verifikasi terkait harta kekayaannya.

Berkaca dari kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto KPK mencurigai adanya pola "geng" di lingkungan pegawai DJP.

Peristiwa ini tentunya menjadi tamparan keras bagai Kemenkeu, dimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini pasti menurun.***