Sebut Yasonna Laoly Pahlawan Kesiangan soal Lindungi Bharada E, Irma Hutabarat: Urusan Rutan Aja Berantakan!

Irma Hutabarat
Irma Hutabarat

AYOJAKARTA.COM - Menkumham Yasonna Laoly memastikan keamanan Bharada E usai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungannya buntut wawancara eksklusif di sebuah stasiun televisi,

Janji Yasonna Laoly untuk melindungi Bharada E selama menjalani masa tahanannya tersebut kemudian ditanggapi oleh Irma Hutabarat.

Irma Hutabarat menilai Yasonna Laoly kini menjadi pahlawan kesiangan bagi Bharada E padahal selama ini Yasonna tidak pernah tampil saat kasus tersebut berlangsung di persidangan.

Baca Juga: Richard Eliezer Tak Lagi Dipantau LPSK Selama 24 Jam, Bagaimana Cara Terbaik untuk Melindungi Bharada E?

“Ketika Yasonna tampil sebagai pahlawan, Inang cuma bertanya kemana saja selama ini?” ujar Irma seperti dilansir AyoJakarta.com pada kanal YouTube Irma Hutabarat - Horas Inang, Kamis (16/3).

“Menkumham sedikitpun tidak pernah angkat suara, mengenai Sambo, mengenai putusan Jaksa, mengenai LPSK, mengenai perlindungan Icad. Tidak pernah dari bulan Juli sampai di akhir ini,” tambahnya.

Irma pun mencurigai akan ada skenario apalagi yang ditampilkan Menkumham tersebut saat ini.

Baca Juga: Tangis Histeris Keluarga Pecah, Kondisi Bharada E Kritis Langsung Dilarikan ke RSUD, Benarkah? Cek Faktanya!

“Inang cuma melihatnya ini ada skenario apa lagi?” tanyanya.

“Lalu ada yang mengatakan oh itu dari mungkin memperbaiki image melalui Icad, jadikan Icad akan dipergunakan lagi, dipergunakan lagi,” ujar Irma.

Irma Hutabarat yang selama ini selalu menjadi garda terdepan dalam membela keluarga Brigadir Yosua pun menilai Yasonna bak pahlawan kesiangan dengan memastikan perlindungan Bharada E.

Baca Juga: Niat Buruk LPSK Terendus Bikin Panik, Susno Duadji Turun Tangan Lindungi Bharada E, Benarkah?

“Jadi kita yang tadinya bilang bahwa kita harus mengawal agar perjuangan ini tidak sia-sia, jangan tiba-tiba sudah jatuh putusan, sudah dapat kita keringanan lalu ada yang tiba-tiba muncul seolah menjadi pahlawan kesiangan kalo Inang bilang sih,” ungkap Irma.

Irma pun juga menanyakan peran Yasonna sebagai Menkumham selama ini, bahkan berbagai urusan yang menyangkut Hukum dan HAM pun masih berantakan.

“Kemana aja selama ini Yasonna Laoly? Urusan rutan aja berantakan kok, urusan bagaimana melepaskan koruptor itu banyak masih belum bisa terjawab sampai sekarang,” ujar Irma.

Baca Juga: Bikin Geger! Ferdy Sambo Ngamuk Minta Bharada E Ikut Divonis Mati, Benarkah?

“Kenapa ada 23 napi yang dibebaskan tanpa ada konsultasi sampai akhirnya marah bahwa tidak bisa hanya gara-gara alasan pandemi atau corona melepaskan koruptor,” sambungnya,

Irma pun menjelaskan bahwa masyarakat harus tahu tata hukum negara di Indonesia, supaya tidak mudah dibodohi.

“Jadi saya pikir juga LPSK sebagai sebuah lembaga itu atasannya bukan Menkumham, bukan juga Kapolri, harus kita tahu, supaya dalam bernegara kita tidak mudah dibodoh-bodohi,” terangnya lagi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Irma Hutabarat
# Bharada E
# perlindungan
# Yasonna Laoly
# Menkumham
# LPSK

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.