Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja, BEM UI Kritik DPR Pakai Meme Puan Maharani, Ini Tanggapan Politikus PDIP

Viral, BEM UI Edit Foto Puan Maharani
Viral, BEM UI Edit Foto Puan Maharani

AYOJAKARTA.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) memberikan kritikan terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).

Kritikan BEM UI ini menyayangkan sikap DPR dalam pengesahan Perppu Cipta Karya menjadi Undang-Undang yang sebelumnya dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikutip ayojakarta.com dari Instagram @bemui_official pada Kamis (23/3/2023), BEM UI mengganti kepanjangan DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Perampok Rakyat.

BEM UI mengunggah kritikan tersebut melalui akun media sosialnya pada Rabu, 22 Maret 2023.

Baca Juga: Benarkah Pertemuan Jokowi dengan Megawati Sodorkan Duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024?

Bukan tanpa alasan, Melki Sedek Huang selaku Ketua BEM UI menyatakan bahwa aksi tersebut adalah bentuk ekspresi kemarahan dari BEM UI terhadap sikap DPR.

Tak hanya itu, bentuk dari ekspresi dari kemarahannya, mereka mengunggah sebuah animasi meme Ketua DPR RI Puan Maharani.

BEM UI dengan berani membuat gambar animasi yang menampilkan sosok Puan Maharani berbadan tikus.

Bahkan mereka melengkapi animasi tersebut dengan sebuah kalimat 'Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat'.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama bagi Pejabat Pemerintah? Simak Penjelasannya di Sini!

BEM UI menilai bahwa keputusan DPR RI dalam mengesahkan UU Cipta Kerja ini tidak menghadirkan partisipasi masyarakat.

Sehingga BEM UI menunjukkan penolakkan keras atas pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

"Selain tidak dihadirkannya partisipasi publik yang bermakna, dewan yang berada di kursi sana bukan lagi sebuah perwakilan melainkan para penindas yaitu penindas buruh, penindas rakyat bahkan pembangkang konstitusi," jelas BEM UI.

Baca Juga: Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja, BEM UI Blak-blakan Sebut DPR Adalah Dewan Perampok Rakyat hingga Sentil Puan

Bahkan menilai seolah DPR memiliki watak seperti tikus yang licik dan seolah menggerogoti masyarakat.

"Bagaikan tikus dengan watak licik yang selalu menggerogoti masyarakat sipil, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan!", ungkap BEM UI.

Dikutip ayojakarta.com dari Instagram @faktanyagoogle pada Kamis (23/3/2023), hal itu menjadi kontroversial bahkan menuai kritik pedas dari salah satu petinggi Partai PDIP.

Hendrawan Supratikno salah satu politikus senior dari PDIP turut memberikan kritikan terhadap aksi BEM UI tersebut.

Ia menanggapi dengan keras bahkan dirinya mengungkapkan adanya kekhawatiran BEM UI ini dimanfaatkan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Dewan Perampok Rakyat
# pengesahan
# Hendrawan Supratikno
# Badan Eksekutif Mahasiswa
# UU Cipta Kerja
# Melki Sedek Huang
# BEM UI
# Mahkamah Konstitusi (MK)
# Puan Maharani
# PDIP
# PDIP
# Universitas Indonesia
# DPR

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.