Logika Terbalik dalam Membela PPATK, Koordinator MAKI Siap Lapor ke Polisi Soal Transaksi Janggal

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI
Boyamin Saiman, Koordinator MAKI

AYOJAKARTA.COM - Koordinator MAKI, Boyamin Saiman turut menanggapi soal Komisi III DPR yang mencecar Kepala PPATK terkait transaksi Rp 349 triliun.

Berbeda pendapat dengan Komisi III DPR, Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI justru menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Mahfud MD atau PPATK bukan membuka rahasia.

Dikutip ayojakarta.com dari YouTube METRO TV pada Jumat 24 Maret 2023, Koordinator MAKI mengaku akan lapor ke polisi terkait bocoran transaksi janggal tersebut.

“Minggu depan saya rencana akan mendatangi Bareskrim Polri melaporkan perkara ini, terlapornya bisa PPATK bisa Pak Mahfud ini dengan sangkaan membuka rahasia,” kata Boyamin Saiman.

Baca Juga: Panas! Buntut Ungkap Dana Mencurigakan, DPR Tuding Mahfud MD dan PPATK Sengaja Pojokkan Kemenkeu

Tak hanya itu, Boyamin Saiman juga akan meminta agar Kepolisian dapat mengundang anggota DPR yang mengatakan ada pidana bagi pejabat publik yang membongkar rahasia data terkait.

Hal itu diungkapkan sebagai logika terbalik untuk membela PPATK.

Boyamin Saiman mengaku bahwa dirinya meyakini bahwa Mahfud MD maupun PPATK tidak membuka rahasia.

“Nanti polisi saya minta untuk mengundang DPR-DPR yang mengatakan itu ada pidananya dan inilah cara saya dengan istilah logika terbalik membela PPATK, karena saya yakin itu tidak ada membuka rahasianya,” ujar Boyamin Saiman.

Baca Juga: Soal Bocoran Transaksi Rp 349 Triliun, Benny Harman ke Kepala PPATK: Anda Punya Niat Politik Tak Sehat!

Menurutnya jika memang benar mengungkap transaksi janggal adalah membuka rahasia, maka seharusnya ada pihak yang dirugikan.

Tetapi dalam hal ini PPATK tidak menyebutkan nama orang maupun nama perusahaan.

“Kalau ini dianggap membuka rahasia ada yang dirugikan ada pelapornya kalau begitu PPATK kan nyebut nama orang, nama perusahaan jumlah transaksi yang diduga ditransaksikan mencurigakan itu baru sebenarnya timbul yang namanya kualifikasi pasal membuka rahasia,” ujarnya.

Baca Juga: Kepala PPATK Dicecar Komisi III DPR Soal Bocoran Transaksi Rp349 T: Anda Punya Niat Politik Tak Sehat!

Boyamin Saiman mengaku sangat menyayangkan sikap anggota DPR yang justru tidak memberikan apresiasi kepada PPATK yang dengan getolnya mengungkap sampai detail angka yang dicurigai.

Koordinator MAKI juga menilai bahwa apa yang diungkapkan anggota Komisi III DPR terkait kepada PPATK seperti tidak menunjukan adanya sikap yang beriringan dengan masyarakat.

Dalam hal ini, Boyamin Saiman menilai bahwa masyarakat justru senang jika akhirnya transaksi janggal tersebut dapat diungkapkan ke publik.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Transaksi Janggal
# Boyamin Saiman
# Polisi
# Bareskrim Polri
# logika
# Komisi III DPR
# PPATK
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.