Pemerintah Edarkan Surat Larangan Buka Bersama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah : Jangan Lebay!

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah membuat keputusan yang menghebohkan publik pada saat bulan Ramadan ini dengan beredarnya surat yang melarang adanya buka bersama.

Larangan buka bersama ini dikhususkan kepada para ASN. Pemerintah mengambil langkah ini dengan alasan mencegah persebaran Covid 19.

Keputusan pemerintah untuk larang buka bersama menuai banyak kontra karena berbuka puasa secara bersama merupakan salah satu kegiatan seru yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini baik dengan keluarga besar, rekan kerja, atau lainnya.

Baca Juga: GEGER! Ibu Mario Dandy Disebut Pernah Main Berondong, Sampai Dapat Julukan Sebagai...

Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa saat ini masih masa transisi menangani Covid 19 sehingga masih perlu adanya kehati-hatian.

Oleh karena itu terbitlah larangan buka bersama. Tertulis juga perintah agar Menteri Dalam Negeri meneruskan perintah ini kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menanggapi hal tersebut, menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti tindakan yang dilakukan pemerintah sangat berlebihan.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube tvOneNews (24/3/2024), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa aktivitas di bulan Ramadan bukan hanya buka puasa saja.

Baca Juga: Yuk Amalkan Doa Ini di Sela-sela Rakaat Shalat Tarawih Ustaz Adi Hidayat Sebut Faedahnya Luar Biasa!

Banyak aktivitas lain yang juga melibatkan banyak orang, jadi menurut Abdul Mu’ti keputusan pemerintah untuk melarang buka bersama dengan alasan mencegah penyebaran Covid 19 sangat tidak pas.

“Jadi memang Covid ini belum selesai, tapi kita tidak boleh abai ya, tapi jangan lebay. Kemudian pertanyaannya kalau yang dilarang itu buka nah yang lainnya bagaimana? Aktivitas di bulan Ramadan kan nggak hanya berbuka,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menganggap bahwa surat edaran berupa larangan buka bersama justru akan mengganggu kekhusyukan bulan Ramadan.

Baca Juga: Gala Sky Suruh Wartawan Diam Saat Ziarah ke Makam Vanessa Angel dan Bibi, Netizen: Diasuh Orang yang Tepat

Jika dilihat dari alasan yang tidak pas menurut Abdul Mu’ti, ia menyarankan kepada pemerintah untuk mencabut surat tersebut.

“Kalaupun nggak ada alasan yang kuat, sudahlah cabut saja, menurut saya begitu. Nggak ada salahnya kok mencabut itu,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti juga meragukan bagaimana praktek pelaksanaannya karena diduga akan sulit dilaksanakan.

Presiden Jokowi sendiri sudah mencabut adanya PKKM sejak akhir tahun 2022 lalu, seharusnya dengan dicabutnya aturan PPKM pemerintah tidak bisa lagi melarang kegiatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Epidemiolog UI Pandu Riono.

Baca Juga: Kejari Jaksel Akui Sulit Lakukan Proses Hukum AG Dalam Kasus Penganiayaan David, Kenapa?

“kalau saya boleh menganjurkan, janganlah menggunakan alasan pandemi setelah PPKM dicabut itu tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat termasuk buka puasa bersama,” kata Pandu Riono.***