Puan Maharani Hadiri Buka Bersama Bareng Krisdayanti, Netizen Ramai-ramai Tag Jokowi

Puan Maharani buka bersama bareng Krisdayanti
Puan Maharani buka bersama bareng Krisdayanti

AYOJAKARTA.COM - Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan adanya surat edaran perihal larangan mengadakan kegiatan buka puasa bersama atau bukber.

Larangan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pejabat dan pegawai pemerintah.

Larangan buka puasa bersama tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Baca Juga: Ramai Desakan Surat Edaran Larangan Bukber Dibatalkan, Menko Polhukam Mahfud MD: Saya Patuh Aturan!

Presiden Jokowi beralasan bahwa pelarangan bukber tersebut dimaksudkan dalam upaya penanganan Covid-19 yang masih dalam masa transisi dari pandemic menuju endemi.

Belum sepekan adanya surat edaran tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024, Puan Maharani kedapatan menghadiri acara bukber.

Puan Maharani menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Krisdayanti.

Baca Juga: Ada Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN, Pengamat: Pemerintah Perlu Klarifikasi atau Cabut

Acara bukber tersebut untuk memperingati ulang tahun dari Krisdayanti yang ke-48 pada Jumat (24/3).

Penyanyi yang sekaligus menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 tersebut tidak hanya mengundang artis papan atas Indonesia, ia juga turut mengundang beberapa politisi perempuan.

Dilansir AyoJakarta.com dari akun Instagram @undercover.id pada Senin (27/3), beberapa netizen memberikan komentar terhadap hadirnya Puan Maharani dalam bukber tersebut.

Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Bukber, Seskab Pramono Anung Gercep Bikin Klarifikasi! Nah Loh, Ada Apa Gerangan?

Beberapa netizen menyebutkan bahwa surat edaran tersebut dimaksudkan untuk melarang bukber yang diadakan oleh instansi pemerintah

“kalau gak salah di peraturannya itu ga boleh bukber dalam urusan dinas, kalau bukber secara umum gapapa, cmiiw,” tulis akun @chandriades.

“klo dana pribadi gpp.. yg dimaksud kek bukber pakai dana pemerintah,” tulis akun @edo_ary.

Baca Juga: No Bukber! Presiden Jokowi Larang Pejabat dan ASN Buka Bersama Selama Ramadan: Upaya untuk...

Selain itu, beberapa netizen juga men tag akun Instagram milik presiden Jokowi

“Pak @jokowi nih pak ada yang bandel ga denger instruksi,” tulis akun @nggiranggi.

Sama halnya dengan akun diatas, akun @santri_idaman.co.id juga mentag Presiden Jokowi.

Baca Juga: Kuy Ikutan! 26 Maret 2023 Mendatang, Chelsea The Blues Akan Menyelenggarakan Acara Bukber Menyambut Ramadan

“@drp_ri @jokowi gimana ini edarannya, kok gak sesuai sama aturannya, pasti ujung-ujungan ngeles,” tulisnya.

Dikutip dari suara.com pada Senin (27/3), Krisdayanti menanggapi acara buka puasa bersama yang diadakannya.

Politikus dari Fraksi PDIP tersebut menyebutkan bahwa acara bukber tersebut berlangsung secara sederhana.

Ia juga mengatakan bahwa acara bukber yang diadakannya masih dalam batas wajar dan hanya sebatas perayaan ulang tahun saja.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bukber
# buka puasa
# Puan Maharani
# PDIP
# PDIP
# Joko Widodo
# Krisdayanti
# Jokowi

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.