AYOJAKARTA.COM - Anggota komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman mengkritik tindakan Menko Polhukam Mahfud MD yang membongkar transaksi janggal Rp349 Triliun kepada publik.
Mahfud MD dicecar agar mempertanggungjawabkan pernyataan yang ia sampaikan soal transaksi janggal Rp349 Triliun yang menghebohkan publik.
Bahkan Benny Kabur Harman menyebut seolah Mahfud MD punya motif politik sehingga melakukan tindakan tersebut.
Baca Juga: Ramai Desakan Surat Edaran Larangan Bukber Dibatalkan, Menko Polhukam Mahfud MD: Saya Patuh Aturan!
Kabarnya Komisi III DPR mengundang Mahfud MD dalam rapat membahas soal transaksi janggal Rp349 triliun yang akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Maret 2023 besok.
Mahfud MD menyampaikan akan hadir dalam undangan rapat Komisi III DPR RI untuk membahas terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu.
"Nanti kan hari rabu saya diundang di sana, uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR bukan," ungkap Mahfud MD dikutip Ayojakarta.com melalui kanal YouTube Kompas TV pada 27 Maret 2023.
"Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras semuanya datang juga," tegasnya.
Baca Juga: Sebut Transaksi Janggal Rp349 T Bisa untuk Biayai IKN, Pakar Komunikasi Politik Dukung Mahfud MD
Kemudian, Anggota komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman juga turut menanggapi hal tersebut.
Dimana, Benny menegaskan agar Mahfud MD dapat mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah ia suarakan ke publik.
"Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik," tutur Benny dikutip AyoJakarta.com melalui kanal YouTube Metro TV pada 28 Maret 2023.
Namun jika Mahfud MD dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu, maka Benny menyebut akan ada anggapan atau tuduhan bahwa Menko Polhukam itu bermain politik.
"Maka tidak bisa dicegah, adanya anggapan atau pun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik," kata Benny.
Benny menyebut Mahfud MD menggunakan isu transaksi janggal Ro 349 triliun itu sebagai motif politik.
"Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya, atau dengan kata lain beliau punya motif politik," ujar Benny.
Arteria Dahlan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP juga ikut geram, sehingga mengkritik cara kerja pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Cara PPATK bekerja, menyampaikan, meng-counter isu mohon maaf harus kami koreksi," kata Arteria Dahlan.
"Negara ini sudah terlalu sedih, susah dan lagi berduka, ditambah lagi cerita yang begini-begini ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi," sambungnya.
Arteria menyebut bahwa kegaduhan publik ini buntut dari pernyataan atau statement PPATK yang kurang tepat pemahamannya sesuai yang sampai pada publik.
"Orang ini ribut kan karena statement dari PPATK," jelas Arteria.
"Pahami juga banyak yang tidak satu frekuensi dengan pemahaman bapak-bapak yang pintar ini," tambahnya.***
Share this article
Mahfud MD dicecar agar mempertanggungjawabkan pernyataan yang ia sampaikan soal transaksi janggal Rp349 Triliun yang menghebohkan publik.