Rafael Alun Tak Mungkin Bekerja Sendirian, Mantan Wakil KPK Menduga Peran Ayah Mario Dandy Dalam Jaringan

Rafael Alun Trisambodo
Rafael Alun Trisambodo

AYOJAKARTA.COM - Efek domino atas terungkapnya kasus penganiayaan yang dilakukan putra mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, masih belum berhenti.

Mengikuti jejak Mario Dandy sang putra, Rafael Alun Trisambodo belum lama ini juga terlihat mengenakan seragam oranye tahanan.

Dugaan keterlibatan Rafael Alun Trisambodo terhadap kasus gratifikasi pajak, membuat mantan ditjen Pajak Kemenkeu tersebut menjadi tahanan KPK.

Baca Juga: CEK FAKTA: Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun, Raffi Ahmad Tak Berkutik Diciduk KPK

Adanya keterlibatan Rafael sebagai pelaku gratifikasi, ditanggapi berbeda oleh Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang.  

Menurutnya, apa yang dilakukan Rafael sebagai pejabat pajak kepada para wajib pajak bermasalah merupakan salah satu bentuk pemerasan.

“Padahal sebenarnya ini bukan gratifikasi, mengarahkan untuk kemudian dia mendapat sesuatu itu pemerasan bukan gratifikasi,” ujar Saut Situmorang.

Baca Juga: Memanas! Ini Penjelasan Iskandar Sitorus Soal Nama Raffi Ahmad Bisa Terseret Kasus TPPU Rafael Alun Trisambodo

Terkait masih adanya kasus pejabat pajak yang terlibat dalam aksi pemerasan maupun gratifikasi, juga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua KPK Periode 2003 – 2007.

Menurut Erry Riyana Hardjapamekas, pola-pola para pengemplang pajak sebagaimana dilakukan Rafael merupakan pengulangan dari pola sebelumnya.

Hal tersebut, Erry menambahkan akibat adanya keterbatasan ruang gerak dan wewenang yang dimiliki para pejabat pajak.

Baca Juga: Kasus Rafael Alun Semakin Ruwet! Setelah Artis Inisial R, Kali Ini Tempat Arisan Istrinya Ikut Terseret

Timbulnya aksi penggelapan pajak, kerap dilatari dengan modus operandi yang dilakukan para wajib pajak bermasalah dengan oknum pajak.

Erry menambahkan, pola-pola tersebut selalu sama sebagaimana yang juga dilakukan oleh pengemplang pajak semisal Gayus Tambunan maupun Angin Prayitno.

Lebih lanjut Erry menambahkan, keinginan membantu para wajib pajak bermasalah dengan sejumlah imbalan, merupakan modus yang belum banyak berubah.

Baca Juga: Sobat KPR Auto Skip! Deretan Tas Mewah Milik Istri Rafael Alun Disita KPK, Harganya Bikin Migren, Yakin KW?

“Wajib pajaknya berhubungan dengan konsultan, dan disitulah mereka berembuk untuk menentukan kesepakatan,” Erry menjabarkan.

Sehubungan dengan terungkapnya kasus ditjen Pajak, mantan Wakil Ketua KPK menilai apa yang telah dilakukan Rafael mustahil dilakukan sendirian.

“Dalam posisi dia sekarang yang hanya Eselon III Bagian Umum pula, dia tidak punya kewenangan, mungkin ia hanya jadi fasilitator, mungkin,” jelas Erry.

Baca Juga: Senang Pamer Barang Mewah, Rafael Alun Trisambodo: Istri Saya Dulunya Model

Keterlibatan Rafael dalam aksi penyalahgunaan jabatan dalam menangani kasus wajib pajak bermasalah, juga mendapat sorotan dari Sekretaris Pendiri IAW.

Iskandar Sitorus yang mewakili Indonesia Audit Watch menilai, Rafael Alun merupakan bagian dari sebuah komplotan yang lebih besar.

Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan upaya-upaya penelusuran lebih mendalam untuk mengurai para oknum pengemplang pajak.

Baca Juga: Mimpi Buruk Rafael Alun, Dijadikan Tersangka Anak Dipenjara hingga Barang Mewah Istri Disita! Apa Saja?

Iskandar menyebut, adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum di lingkungan menteri yang memanipulasi program Tax Amnesty, membuat Rafael perlu diperhitungkan.

“Rafael ini adalah salah satu dari bagian komplotan, jangan dianggap kecil,” pungkas Iskandar seperti dikutip Ayojakarta pada Minggu, 9 April 2023 dari Kompas TV.   ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Erry Riyana Hardjapamekas
# gratifikasi
# Saut Situmorang
# Rafael Alun Trisambodo
# Mario Dandy
# penganiayaan
# KPK

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).