Anies Dijegal dengan Formula E Sebelum Pilpres Sebut Itu Bukan Urusannya

Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini akan maju menjadi capres di pemilihan presiden 2024.
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini akan maju menjadi capres di pemilihan presiden 2024.

AYOJAKARTA.COM- Program Formula E yang dibanggakan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan dipakai sebagai alat untuk menjegalnya ketika ia maju sebagai capres di pilpres 2024 mendatang.

Anies mengatakan bahwa penjegalan tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab mereka yang menuduh tanpa bukti.

"Jegal menjegal dan lain-lain itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan. Saya sih main jalan terus aja, apa yang saya kerjakan, bismillah dengan cara yang benar untuk kebaikan orang banyak. Bila kemudian ada yang tidak setuju sampaikan, kita siap berdiskusi," kata Anies.

Baca Juga: Diwacanakan Maju Pilpres 2024 dengan Ahok, Anies Baswedan Tegas: Ini Bukan Lucu-lucuan!

Selain itu, Anies percaya bahwa jika seandainya ada yang memutarbalikkan fakta maka tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuasanya.

"Dan bila kemudian ada yang memutarbalikkan fakta biarlah waktu nanti membuktikan fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan saya merasa yakin betul bahwa allah itu maha membimbing.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan ini mengungkapkan bahwa ketika ia menemukan jalan yang buntu dari setiap persoalan atau masalah yang dihadapinya maka tuhan akan memberikan jalannya.

"Jadi ketika mendengar tentang apa itu penjegalan, udahlah biar itu urusan mereka. Urusan saya adalah menjalankan dengan cara benar, menjalankan dengan cara yang baik untuk kemaslahatan orang banyak. Biarkan nanti saya pertanggungjawabkan kepada allah, diri saya, dan anak-anak saya, " ungkapnya.

Baca Juga: Cawapres Pendamping Anies Baswedan Masih Misteri, Ini Jawaban Jusuf Kalla Terkait Kemungkinan AHY yang Dipilih

Selanjutnya Anies juga mengklaim bahwa dirinya memang selalu membantu tugas KPK sejak ia bertugas sebagai rektor dan menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai matakuliah wajib.

"Saya masih yakin kalau KPK akan bekerja secara profesional, KPK adalah lembaga terhormat. KPK akan memproses laporan siapa saja sesuai dengan semua prosedur dan ketentuan, " jelasnya lebih lanjut.

Kemudian ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menilai. Sebab Anies mengaku kalau dirinya tidak bisa mengatur perasaan dan pikiran orang sebagai pemerintah.

Terkait isu tentang aliran dana Formula E yang dikabarkan masuk ke kantongnya ataupun ke jajaran pemprov DKI baik secara administrasi dalam proyek tersebut bisa dikatakan siapa yang menuduh maka orang itu harus memberikan buktinya menurutnya.

Baca Juga: Orang Dekat Jokowi Usul Ahok jadi Pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, Siapa? Surya Paloh: Kalau Jujur…

"Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Dimana-mana itu kalau anda menuduh anda bawa bukti. Habis energi semua orang, kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti, habis energi kita, " ucapnya.

Disamping itu Anies juga menegaskan kembali bahwa yang menudingnya terkait Formula E itu harus punya bukti. Jika tidak ada bukti maka tudingan tersebut harus dibatalkan karena tidak ada unsur yang kuat dalam kasus tersebut.

"Bila ada yang mengatakan saya mengambil uang, habis itu tunjukkan. Bila tidak ada, maka tuduhannya batal. Jangan dibalik. Setiap yang dituduh harus memberikan pembuktian. Saya tidak pernah terima dan memang ini adalah sebuah project untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi, " kata Anies lagi yang dikutip AyoJakarta.com di akun tiktok @Dahsyatchannel pada selasa (16/5).

Tak cukup sampai disitu, Anies juga mengatakan kalau project Formula E ini ada rekamannya yang bisa dibuktikan. Sebab ia tidak pernah menutup-nutupi bagaimana kegiatan proyek Formula E ini.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Capres
# Pilpres
# Anies Baswedan
# Formula E

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).