Kenapa Orang Tionghoa Lebih Kaya dari Pribumi? Jusuf Hamka Bongkar Alasannya, Singgung Orde Baru, Ada Apa?

Jusuf Hamka
Jusuf Hamka

AYOJAKARTA.COM - Jusuf Hamka hadir sebagai bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo.

Jusuf Hamka yang juga merupakan anak angkat dari Buya Hamka membongkar alasan mengapa orang Tionghoa lebih kaya daripada pribumi.

Sebagai informasi Babah Alun, nama panggilannya merupakan seorang muslim keturunan Tionghoa.

Baca Juga: Sosok Sebenarnya Prabowo Subianto Dikuliti Habis oleh Bos Jalan Tol, Jusuf Hamka: Saya Kenal, Jadi Beliau…

Dirinya dikenal merupakan konglomerat yang sukses di bidang jalan tol bahkan kerap disebut bos jalan tol.

Ia juga memiliki jabatan di berbagai perusahaan terkenal di Indonesia seperti menjadi Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, dan masih banyak perusahaan ternama lainnya.

Dikutip AyoJakarta.com pada (7/7/2023) dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, selain membongkar alasan masyarakat Tionghoa yang lebih kaya daripada pribumi, Jusuf Hamka juga membeberkan pola pikir orang tua Tionghoa.

Baca Juga: Siap Dukung Prabowo Jadi Presiden 2024, Jusuf Hamka Bertemu Serta Bernostalgia Bersama

“Orang-orang kayak bapak (Tionghoa) itu kan banyak yang sukses kalau kita lihat dari statistic data tuh yang aku dapat orang Chinese non muslim ya termasuk itu biasanya kan lebih kaya gitu. Sedangkan yang pribumi maaf, mereka nih tidak banyak,” ujar Denny Sumargo

“Gini dulu sebenarnya ada kesalahan dari pemerintah di zaman orde baru. Bahwa semua orang-orang Tionghoa tidak boleh terlibat di dalam politik," ung”ap Jusuf Hamka.

Selain itu Babah Alun juga mengungkapkan bahwa pada saat orde baru orang Tionghoa juga tidak boleh ikut sekolah negeri dan tidak diperbolehkan menjadi polisi, tentara, dan pegawai negeri.

Baca Juga: Aksi Berbagi Jusuf Hamka saat Bertemu '20 Bidadari' Tuai Pujian Warganet: Berbuat Baik langsung Dibalas Tunai

Menurutnya meskipun ada sangatlah sedikit dan menjadi minor. Maka dari itu menurutnya karena aturan yang ketat di zaman tahun 1965 hingga 1998.

Sehingga menyebabkan masyarakat Tionghoa di Indonesia bergerak di bidang usaha serta bersekolah di sekolah swasta.

Selain itu anak angkat Buya Hamka ini juga mengatakan bahwa pada saat itu sektor usaha juga tidak ditangani dengan baik, sehingga akhirnya orang Tionghoa yang mendapatkan peran di sektor bisnis.

Baca Juga: Jusuf Hamka Pamer Foto Ngopi Bareng Prabowo Subianto, Publik: Cocok Nih Jadi Cawapres

“Ada aturan begitu sehingga si orang-orang Tionghoa ini tidak mempunyai kesempatan untuk jadi pegawai negeri atau polisi atau tentara sehingga akhirnya bergerak di bidang usaha,” jelas Jusuf Hamka.

“Kan sehingga sektor bisnis tidak ditangani dengan baik, akhirnya orang-orang Tionghoa yang mendapatkan peran di sektor bisnis, kan tidak boleh jadi pegawai negeri, kebijakan yang dibuat dulu itu kan,” tambahnya.

Lebih lanjut anak angkat Jusuf Hamka ini mengungkapkan ada yang namanya teori Alibaba, yang mana kebijakan pemerintah zaman orde baru membuat peraturan bahwa perusahaan pribumi akan diberikan prioritas.

Baca Juga: Viral, Video Bos Tol Jusuf Hamka Perbaiki Sepatunya yang Jebol Tuai Pujian Netizen: Beli Pabriknya pun Bisa

Hal ini menyebabkan banyak yang minta izin kehutanan konsesi kayu pribumi yang bernama Ahmad atau Ali di depan dirut yang dipunyai Baba sehingga menjadi Alibaba.

“… kan harusnya kan UMKM pribumi jadi Alibaba, Ali yang nongol Baba yang punya,” lanjut Jusuf Hamka.

Babah Alun ini menjelaskan bahwa pada saat itu warga pribumi lebih senang menjadi pegawai negeri atau pegawai sehingga tidak mengerti bisnis dan tidak punya kesempatan untuk berbisnis.

Baca Juga: Tak Mau Kalah dengan Puan dan AHY, Stafsus Menkeu Akhirnya Bertemu Jusuf Hamka: Akrab, Penuh Canda

Selain itu ia juga menjelaskan peran pola didik orang Tionghoa yang diajarkan untuk selalu hemat dan harus bisa mencari uang serta mempersiapkan diri jika nantinya dalam keadaan susah, sakit pendidikan anak, serta keadaan hari tua.

Dia juga diajarkan untuk memiliki mindset kalau orang tua tidak boleh lebih miskin dari anak-anak agar memiliki wibawa dan tidak boleh sampai meminta uang dari anak-anak.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pribumi
# Jusuf Hamka
# Denny Sumargo
# Tionghoa

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.