DPR Minta Polri Transparan dan Jangan Sampai Terpecah Akibat Kasus Ferdy Sambo

DPR Minta Polri Transparan dan Jangan Sampai Terpecah Akibat Kasus Ferdy Sambo
DPR Minta Polri Transparan dan Jangan Sampai Terpecah Akibat Kasus Ferdy Sambo

AYOJAKARTA.COM - Komisi III DPR RI turut serta dalam mendalami kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Ferdy Sambo di rumah dinasnya di Duren Tiga.

Kasus tewasnya anggota polisi ini menjadi sorotan publik.

Sejumlah pihak, mulai dari Menko Polhukam Mahfud Md hingga Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menilai ada kejanggalan dalam kasus ini.

Pihak Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun akhirnya membentuk sebuah tim khusus (timsus) untuk mengusut kasus ini.

Selain itu, Komnas HAM dan Kompolnas diminta ikut mendalami kasus sebagai tim eksternal.

Baca Juga: Buntut Kasus Ferdy Sambo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Diminta Dinonaktifkan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus 2022.

Salah satunya yakni mengenai kesalahan Kombes Budhi Herdi Susianto yang akhirnya dicopot sebagai Kapolres Jaksel.

Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa, Kombes Budhi terlalu cepat dalam menyimpulkan dan memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus kematian Yosua.

Polres Jaksel juga dalam melakukan olah TKP di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, mendapat intervensi dari FS sendiri sehingga jalannya olah TKP saat itu tidak profesional seperti dikutip ayojakarta.com dari YouTube DPR RI pada Rabu(24/8/2022).

"Polres Metro Jakarta Selatan dalam melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi di TKP. Namun, dalam olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan Polres Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari yang bersangkutan sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional," kata Sigit, di Gedung DPR, Rabu 24 Agustus 2022.

Baca Juga: Komisi III DPR Undang Kapolri Terkait Mengupas Tuntas Kasus Penembakan Brigadir J yang Menjerat Ferdy Sambo

Setelah mendengar penjelasan Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir minta Kepolisian Republik (Polri) Indonesia untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri pasca kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Komisi III DPR RI Adies Kadir meminta perilaku hidup mewah personel Polri perlu diubah untuk meningkatkan kembali indeks kepercayaan masyarakat.

"Kami tidak menghalangi kawan-kawan polisi yang punya mobil banyak, istrinya memakai tas bermerk gonta-ganti. Tidak masalah sebenarnya, tetapi janganlah diperlihatkan ke masyarakat,” kata Adies pada Rabu (24/8/2022).

Baca Juga: Terungkap! Sosok Orang Kuat di Belakang Ferdy Sambo: Kakak Asuh Polri

Polri juga diminta untuk menunjukkan kekompakan, sehingga dapat terhindar dari isu perpecahan.

“Polri ini solid, semakin kuat, masyarakat juga akan melihat, inilah wajah Polri kita. Jangan sampai terpecah belah yang dikhawatirkan institusi ini akan semakin terpuruk,” kata Adies dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri, Rabu (24/8/2022).

Adies juga meminta agar Polri bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang beredar di publik, termasuk apa motif yang mendasari terjadinya kasus pembunuhan sang ajudan Irjen Ferdy Sambo tersebut.

“Tetapi terkait motif, kamipun masih mendengar Kapolri bilang, tunggu sampai di persidangan. Pak Kapolri, jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di masyarakat. Kenapa tunggu persidangan, padahal kasus yang lain bisa dibuka terhadap masyarakat. Paling tidak beri alasan, apa yang sebenarnya terjadi dan membuat masyarakat menunggu,” pungkas Adies.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kasus ferdy sambo
# Komisi III DPR RI 
# kasus pembunuhan Brigadir J
# Ferdy Sambo
# DPR
# Polri

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).