AYOJAKARTA.COM - Wacana Menteri BUMN Erick Thohir mencuri perhatian publik. Pasalnya Erick disebut siap menaikkan juga gaji karyawan BUMN seiring dengan kenaikan harga BBM.
Meski begitu, Erick menyebut penyesuaian besaran gaji merupakan kebijakan masing-masing manajemen perusahaan. Biasanya hal ini akan dilakukan apabila terjadi inflasi.
"Kenaikan gaji ini kan kebijakan masing-masing perusahaan. Dan memang biasanya ada adjustment saat inflasi, itu selalu," terang Erick di Graha Pertamina.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Acara TV Sabtu 10 September 2022: NET dan Indosiar
Kebijakan ini pun semakin menjadi buah bibir setelah diunggah di akun Instagram @tante.rempong.official. Pasalnya Erick disebut hanya mementingkan nasib para karyawan BUMN ketika dampak kebijakan kenaikan harga BBM juga dirasakan oleh banyak pihak.
"Yang bukan karyawan BUMN nangis dipojokan," kata @tante.rempong.official.
"Ayo kawan-kawan rakyat Indonesia, bekerja keras lah, ingat ada pemimpin disana yang membutuhkan sedekah kita," sindir warganet.
"Yaudah kalau gitu yang bayar pajak cukup karyawan BUMN aje..." komentar warganet.
"Kalo ngeluarin statement tuh dipikirin dulu baik-baik toh pak... emang yang butuh naik gaji cuma karyawan bumn???" ujar warganet.
"Ga punya hati ini @erickthohir," kecam warganet lain tanpa basa-basi.
"Emangnya yang ngisi BBM karyawan BUMN doang...???" timpal yang lainnya.
Baca Juga: Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Liga Inggris Pekan ke-7 Resmi Ditunda
Tak dipungkiri, kenaikan harga BBM mendapat banyak penolakan, apalagi karena komoditas satu ini digunakan untuk mobilitas seluruh masyarakat.
Erick Thohir pun tidak menutup mata terkait masalah tersebut dan memberikan sebuah solusi. Ia menyerukan masyarakat untuk memilih angkutan umum sebagai alternatif pemakaian kendaraan pribadi.
Bukan hanya itu, Erick juga mendorong pengadaan kendaraan listrik untuk kebutuhan transportasi umum. Ia juga siap mengeluarkan aturan supaya BUMN menggunakan mobil dan motor listrik sebagai kendaraan operasional.
Kenaikan harga BBM dan kaitannya dengan Pembangunan IKN
Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non-subsidi.
Berbagai penolakan datang dari banyak kalangan, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Selain karena tidak tepatnya sasaran subsidi, kenaikan harga BBM tersebut disinyalir ada kaitannya dengan gencarnya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Profil dan Biodata Ratu Elizabeth II, Sosok Pemimpin Terlama Selama 70 Tahun di Kerajaan Inggris
Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani, menyoroti kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi sebagai upaya pemerintah untuk bijak dalam mengambil keputusan karena lonjakan harga minyak yang mencapai USD110,01 per barel pada 31 Juli 2022 lalu.
Namun, penerapannya dirasa tidak tepat karena berbarengan dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, dan juga banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan.
"Kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi merupakan hal yang mau tidak mau harus dilakukan. Meskipun hal itu menimbulkan asumsi-asumsi masyarakat. Salah satunya adalah kenaikan harga BBM digunakan untuk pembangunan IKN. Asumsi masyarakat ini tidak bisa terhindarkan karena memang IKN sudah menjadi program prioritas." pungkas Nuri.
Nuri juga menyebutkan, meskipun pemerintah sudah menganggarkan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun, namun hal itu dirasa kurang untuk mendukung adaptasi ekonomi masyarakat.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran serta pengawasan dalam penyaluran bantuan agar daya beli masyarakat dapat terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan pertumbuhan ekonomi bernilai positif.
Baca Juga: BSU 2022 Senilai Rp 600 Ribu Sudah Cair, Segera Cek Namamu di Sini!
"Tidak hanya proyek IKN yang disinyalir menjadi penyebab naiknya harga BBM, masyarakat saat ini juga mempertanyakan mengapa harga BBM dengan jenis yang sama di Malaysia dijual dengan harga yang lebih murah dibanding di Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk menggalakkan komunikasi publik yang informatif dan edukatif oleh pemerintah, media, dan beragam pemangku kepentingan terkait, agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” tambah Nuri.
Terbukanya jaringan informasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat mengetahui perkembangan proyek IKN hingga perbandingan harga BBM jenis yang sama dengan negara lain.
Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk lebih mengedepankan informasi tentang kebijakan terkait, termasuk soal sosialisasi bantuan ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah pekerja, dan bantuan dari pemerintah daerah untuk transportasi.
Lebih lanjut, Nuri juga menegaskan agar pemerintah mengutamakan akurasi data dan pengawasan ketat selama pelaksanaan penyaluran bantuan. Ketidaktepatan langkah dapat memicu penambahan inflasi hingga 2 persen dari target.
Untuk itu, Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan harus bersinergi memperbaiki komunikasi publik.***
Share this article
Wacana Menteri BUMN Erick Thohir mencuri perhatian publik. Pasalnya Erick disebut siap menaikkan juga gaji karyawan BUMN seiring dengan kena