Simak Nama-nama yang Disebut Cocok sebagai Pengganti Presiden Joko Widodo di 2024

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

AYOJAKARTA.COM— Pemilihan Umum Presiden Indonesia (Pilpres) 2024 2024 masih beberapa waktu, namun sejumlah tokoh politik dan publik sudah ancang-ancang menjagokan diri sebagai pengganti Presiden Joko Widodo.

Saat ini, banyak berseliweran di media massa ataupun media sosial tentang kiprah dan sepak terjang para tokoh politik atau publik tersebut.

Beragam aktivitas berbalut sisi humanisme dilakukan sebagai bagian dari promosi diri maupun membranding diri mereka masing-masing.

Baca Juga: Sidang Komisi Kode Etik Ipda ADG Ditunda Hingga Dua Pekan, Ini Alasannya!

Berbagai nama bermunculan entah diusung oleh masyarakat, relawan pendukungnya ataupun partai politik.

Siapa saja nama yang disebut cocok dan pas sebagai pengganti Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 mendatang.

Melansir dari blora.pikran-rakyat,com dalam artikel Inilah Berbagai Nama yang Disebut Cocok dan Pas sebagai Presiden 2024 Pengganti Joko Widodo (Jokowi) , berikut berbagai nama yang disebut  cocok dan pas sebagai Presiden 2024 menggantikan pengganti Joko Widodo (Jokowi).

Nama-nama ini merupakan orang-orang pilihan yang selalu memasuki nilai tertinggi di berbagai lembaga survei.

Baca Juga: Mbah Moen Ajarkan Amalan Rebo Wekasan untuk Tolak Bala dan Musibah

Nama-nama yang muncul ini juga merupakan kader bangsa berprestasi dalam karir dan jabatannya.

Ada yang sebagai kepala daerah atau Gubernur, ada yang menduduki Menteri atau juga jabatan yang lain.

Berikut berbagai nama yang disebut  cocok dan pas sebagai Presiden 2024 menggantikan pengganti Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Terungkap! Kamaruddin Simanjuntak Rupanya Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik

1. Prabowo Subianto, saat ini sebagai Menteri Pertahanan RI sejak 2019

2. Ganjar Pranowo, saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2018

3. Anies Baswedan, saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017

4. Ridwan Kamil, saat ini sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018

5. Andika Perkasa, saat ini sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak 2021

6. Puan Maharani, saat ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2019

Baca Juga: Partai Buruh dan KSPI Minta Naikkan Gaji 13 Persen Jika Demo BBM Tidak Didengar Pemerintah

7. Airlangga Hartanto, saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 2019.

8. Erick Thohir, saat ini sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia sejak 2019

9. Sri Mulyani, saat ini sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 2016

10. Muhaimin Iskandar, saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2019

11. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat ini sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Demikian  ulasan tentang berbagai nama yang disebut  cocok dan pantas menggantikan Presiden  Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 mendatang. Siapakah pilihanmu?***

 

 

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# pengganti
# Pilpres 2024
# Gubernur
# Ganjar Pranowo
# Presiden Joko Widodo
# Menteri

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.