Calon ASN Bersiap! Formasi CPNS Pemprov DKI Tanpa Sertifikat Pendukung

Calon ASN Bersiap! Formasi CPNS Pemprov DKI tanpa sertifikat pendukung
Calon ASN Bersiap! Formasi CPNS Pemprov DKI tanpa sertifikat pendukung

AYOJAKARTA.COM – Setelah pembukaan PPPK 2022, masyarakat menunggu pembukaan CPNS 2023.

Peminat CPNS 2023 akan lebih tinggi dari peminat PPPK karena PPPK memiliki formasi yang terbatas dan hanya untuk jurusan tertentu.

Hal ini juga disebabkan karena pembukaan pendaftaran CPNS sudah absen 1 tahun, yaitu pada tahun 2022 ini.

Baca Juga: Apindo Tolak Tuntutan Buruh Soal UMP DKI 2023, Hariyadi Sukamdani: Tetap Mengacu Pada PP Nomor 36 Tahun 2021

Pemerintah mefokuskan untuk pengangkatan PPPK pada 2022 sehingga tidak membuka peluang untuk CPNS.

Selain itu, adanya perbedadaan hak yang akan diperoleh oleh ASN dari jalur PPPK dan ASN dari jalur CPNS. Meskipun keduanya memiliki kewajiban yang sama.

Cukup banyaknya perbedaan hak yang akan diterima oleh kedua posisi ini, membuat masyarakat akan cenderung memililh mendaftar CPNS.

Dilansir AyoJakarta.com dari Instagram @aymangayu, berikut adalah informasi formasi CPNS Pemerintah Provinsi DKI pada 2021 agar menjadi acuan bagi calon pendaftar CPNS 2023.

Baca Juga: Ogah Maafkan Kartika Putri, dr Richard Lee Tuntut Ganti Rugi

Ada dua formasi yang dibuka oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta. Kedua formasi ini dibuka untuk lulusan SLTA atau sederajat tanpa menetapkan jurusan tertentu.

Jadi semua jurusan diperkenankan untuk mendaftar formasi ini. Memang benar Instansi Pemda Provinsi DKI Jakarta tidak membuka banyak formasi seperti Kementerian atau Lembaga negara lainnya.

Namun peminatnya cukup banyak. Dari data CPNS pada tahun 2021, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI menduduki peringkat ke-8 dengan pendaftar terbanyak.

Data yang ada memberikan informasi bahwa pendaftar berjumlah 52.946 orang. Ini bisa menjadi gambaran untuk CPNS 2023 apabila formasi ini dibuka kembali.

Baca Juga: Skenario Busuk Ferdy Sambo-Putri Candrawathi Dibongkar Habis Irma Hutabarat: Ada Chat Briefing Para Ajudan

Formasi yang pertama adalah Pamong Praja. Kualifikasi yang ditentukan adalah lulusan SLTA/sederajat tanpa perlu melampirkan sertifikat pendukung.

Jumlah kuota formasi yang dibutuhkan pada CASN berjumlah cukup banyak yaitu 100 formasi.

Formasi yang kedua adalah Pengadministrasi Hukum. Kualifikasi yang ditentukan sama dengan formasi Pamong Praja. Yaitu lulusan SLTA atau sederajatnya tanpa perlu sertifikat tertentu.

Jumlah kuota formasi pada CASN adalah 2 formasi. Jumlah ini terbilang cukup kecil dan akan menimbulkan persaingan yang ketat.

Baca Juga: Sosok Brigadir J Datang Setiap Malam dalam Mimpi, Rasa Bersalah Terus Menghantui Bharada E

Karena yang membutuhkan formasi tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI maka banyak pertanyaan yang muncul apakah pendaftar harus berdomisili DKI?

Jawabannya adalah tidak, peserta diperkenankan berdomisili dari provinsi lain.

Selama tidak ada keterangan kualifikasi yang mengharuskan dari domisili tertentu maka pendaftar boleh berasal dari daerah lain.

Memang ada beberapa formasi CASN yang mengharuskan peserta berasal dari domisili tertentu. Contohnya adalah formasi CASN di wilayah Papua dan Papua Barat.

Calon peserta CPNS diharap membaca kualifikasi yang sudah dicantumkan dengan teliti sebelum memutuskan untuk mendaftar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK 2022
# CPNS 2023
# ASN

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.