Kemenkeu Minta Bupati Meranti Segera Minta Maaf, Pernyataannya Dianggap Tidak Pantas

Kemenkeu Minta Bupati Meranti Segera Minta Maaf, Pernyatannya Dianggap Tidak Pantas
Kemenkeu Minta Bupati Meranti Segera Minta Maaf, Pernyatannya Dianggap Tidak Pantas

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Keuangan (Menkeu) melalui Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, meminta agar Bupati Meranti, Muhammad Adil untuk segera meminta maaf dan melakukan klarifikasi.

Kemenkeu menyayangkan sikap Bupati Meranti yang melontarkan kritik berlebihan saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, pada Kamis, 9 Desember 2022.

Kritikan berlebihan yang dimaksud oleh Yustinus adalah pernyataan tidak pantas Muhammad Adil yang menyebut bahwa pegawai Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Baca Juga: Nathalie Holscher Rayakan Ulang Tahun Pertama Adzam, Wanita Cantik Ini Wakilkan Sule Hadir!

Dalam video yang diunggah Yustinus di akun Twitter pribadinya pada tanggal 11 Desember 2022, pernyataan Muhammad Adil sebagai seorang Kepala Daerah dianggap tidak pantas, dan sudah seharusnya menjadi pengayom atau teladan bagi masyarakatnya.

“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan”, Ujar Yustinus.

Yustinus menjelaskan bahwa Kemenkeu justru sesuai undang-undang dalam menghitung dan menggunakan data resmi dari Kementerian ESDM dalam membagi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Meranti pada 2022.

“Ini jelas ngawurnya karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil (DBH)”.

Baca Juga: Diberi Tahu Ada Bayi Mirip Dengannya, Ferdy Sambo Minta Jangan Dibahas, Ada Apa?

“Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran”, tutur Yustinus.

Yustinus juga memberikan informasi bahwa pada 2022 ini Kemenkeu telah mengalokasikan Dana Desa sekitar 75% dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah Dana Desa sebesar 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau empat kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 Miliar”, jelasnya.

Di akhir video, Yustinus meminta agar Bupati Meranti segera meminta maaf dan klarifikasi kepada publik agar tidak terjadi hal yang menyesatkan akibat pernyataan kurang pantasnya.

Baca Juga: Bahas Soal Dugaan Asusila, Sidang dengan Saksi Putri Candrawathi Digelar Tertutup, Ini Kata Hakim

“Untuk itu kepada saudara Muhammad adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas, terima kasih”.

Sebelumnya, saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, pada Kamis, 9 Desember 2022, Bupati Meranti, Muhammad Adil, melontarkan kritik kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Saat itu, Adil merasa kesal karena tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel sesuai dengan nota pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu.

Namun, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Adil juga menyebut tidak dapat menyampaikan keluhannya saat rapat bersama Kemenkeu

Baca Juga: Soal Putri Candrawathi Bakal Bawa Isu Pelecehan Seksual, Pakar Hukum : Sulit Dibuktikan di Persidangan

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah”, ujar Adil.

“Sampe pada waktu itu saya ngomong Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan", tambahnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah
# Dana Bagi Hasil
# pernyataannya
# Yustinus Prastowo
# Bupati Meranti
# minta maaf
# Pekanbaru
# Staf Khusus
# Kemenkeu

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).