Wajib Tahu! Ini 3 Kelompok yang Bisa Cairkan Bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2023

Cek Disini! Ini 3 Kelompok Yang Bisa Cairkan Bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2023
Cek Disini! Ini 3 Kelompok Yang Bisa Cairkan Bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2023

AYOJAKARTA.COM---Berikut adalah 3 kelompok yang bisa cairkan bantuan PKH beserta jadwalnya.

Kini sudah ditetapkan jadwal pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 tahun 2023 untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret.

Akan tetapi, pencairan Bansos PKH ini hanya bisa dicairkan oleh tiga kelompok penerima manfaat saja.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube DIARY PKH, berikut adalah penjelasan mengenai tiga kelompok yang bisa cairkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023.

Baca Juga: Waduh! 6 Kategori KK Ini Gagal Dapat Bansos 2023, Cek di Sini!

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dengan nomor 101/HUK/2022 terkait dengan pelaksanaan Program Sembako (BPNT) atau juga Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat tiga Dirjen.

Ketiga Dirjen tersebut meliputi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial.

Masing-masing dari Dirjen tersebut memiliki KPM yang berbeda-beda.

Baca Juga: Mau Terima Bantuan dari Pemerintah? Ini 3 Cara Daftar Sebagai Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahun 2023!

Sebelumnya bantuan PKH ini dibuat menjadi satu baik untuk yang usianya masih tergolong produktif, lansia, disabilitas, rentan antara 40 hingga 60 tahun, dan yang memiliki keluarga lengkap.

Akan tetapi pada tahun 2022 dan berlanjut pada tahun selanjutnya sampai ada keputusan dari Menteri terbaru, keluarga penerima manfaat bansos PKH dan BPNT dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan ketiga Dirjen yang ada.

Berikut adalah penjelasannya.

Baca Juga: Mohon Maaf! Hanya 3 Kelompok Ini Saja yang Dapat Cair PKH Tahap 1 Tahun 2023, Buruan Cek di Sini

  1. Dirjen Rehabilitasi Sosial

Keluarga penerima manfaat yang menjadi sasarannya adalah golongan disabilitas keluarga tunggal dimana penerima bantuan PKH jumlahnya adalah 47.050 KPM.

Sementara untuk bantuan sembako (BPNT) sebanyak 57.031 KPM di seluruh Indonesia.

Selain itu, sasaran berikutnya adalah kelompok lansia keluarga tunggal, yang berarti lansia yang dalam Kartu Keluarga hanya tercantum nama dirinya saja.

Untuk bantuan PKH diketahui ada sebesar 2.634.795 KPM dan bantuan sembako (BPNT) ada 5.017.986 KPM di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Mau Terima Bantuan dari Pemerintah? Ini 3 Cara Daftar Sebagai Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahun 2023!

  1. Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial

Sasaran keluarga penerima manfaatnya adalah kelompok lansia dan disabilitas dalam keluarga, yang berarti keluarga penerima manfaat tersebut masuk dalam kategori lansia atau disabilitas yang dalam Kartu Keluarganya tidak sendirian.

Untuk bantuan PKH diketahui ada 4.277.816 KPM dan untuk bantuan Sembako (BPNT) diketahui ada 7.694.276 KPM.

Sasaran berikutnya adalah Kepala Keluarga Usia di atas 40 tahun sampai 60 tahun. Untuk PKH ada sebanyak 1.336.632 KPM dan untuk bantuan sembako (BPNT) 1.755.641 KPM di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Kriteria Pelamar Seleksi PPPK Kementerian Agama 2022 Beserta Jadwalnya!

  1. Dirjen Pemberdayaan Sosial

Sasaran kelompok ini adalah KPM dengan kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah, atau usia yang masih tergolong produktif.

Untuk bantuan PKH sasaran penerimanya ada sebanyak 1.703.707 KPM dan bantuan sembako (BPNT) ada sebesar 4.275.066 KPM di seluruh Indonesia.

Pada 2023 nanti sasaran bantuan PKH masih sama seperti sebelumnya, yakni 10 juta keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Klarifikasi PVMBG soal Isu Larangan Libur ke Anyer karena Erupsi Gunung Krakatau, Ternyata Begini Faktanya

Kemudian untuk bantuan sembako (BPNT) ada sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Apabila dari kuota yang sudah ditetapkan ternyata ada keluarga penerima manfaat yang graduasi sejahtera maupun graduasi alami maka kuota yang kosong akan diisi oleh keluarga atau masyarakat yang terdaftar dalam DTKS namun belum pernah menerima bansos PKH ataupun BPNT.

Demikian informasi mengenai tiga kelompok yang bisa cairkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# cairkan
# kelompok
# alokasi
# 2023
# Januari
# Bantuan PKH
# disabilitas
# tahap 1
# lansia

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.