Menanggapi Persidangan Ferdy Sambo, Jubir Komisi Yudisial : Kasus Pembunuhan Bukan Telenovela!

Menanggapi Persidangan Ferdy Sambo, Jubir Komisi Yudisial buka suara
Menanggapi Persidangan Ferdy Sambo, Jubir Komisi Yudisial buka suara

AYOJAKARTA.COM--Miko Ginting selaku Juru Bicara Komisi Yudisial mengaku bahwa kasus persidangan Ferdy Sambo dengan terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua memang menyita perhatian publik.

Bukannya tanpa sebab, alasan kasus Ferdy Sambo begitu dicermati adalah karena pelanggar hukum merupakan aparat penegak hukum.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube Medcom.id, (1/1/2023) selain mendapat perhatian dari masyarakat luas, kasus Ferdy Sambo juga mendapat perhatian khusus dari Komisi Yudisial (KY).

Baca Juga: Susno Duadji Sebut Saksi Ahli Sengaja Terus Dihadirkan, Ferdy Sambo Bidik 90 Hari Masa Penahan Bisa Bebas

“Sejak awal kan memang kasus ini dijadikan priorotas ya oleh Komisi Yudisial. Karena tentu ini banyak sekali faktor-faktornya ya,” ujar Miko Ginting.

Salah satu faktor kenapa kasus Ferdy Sambo menjadi prioritas oleh KY adalah karena kasus ini mendapatkan perhatian dari publik.

Miko Ginting menyampaikan bahwa gerakan yang sudah dilakukan oleh KY adalah berupa menerjunkan tim pemantau dalam kasus Ferdy Sambo.

Baca Juga: Ramai Uang Rp100 Triliun di Rekening Brigadir J, Samuel Hutabarat : Rekening Koran Mandiri Sudah Ada...

“Kita kemudian menerjunkan tim-tim pemantau ya baik secara langsung, secara kasat mata di pengadilan maupun yang sifatnya incognito, nah ini yang tidak terlihat ya,”ujarnya.

Tim pemantau yang diterjunkan bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Selain sebagai pengawas juga untuk mengumpulkan informasi adanya ancaman merendahkan kehormatan Hakim.

Ancaman yang bisa merendahkan Hakim sendiri bisa berupa adanya intimidasi, ancaman, dan hal-hal lainnya.

Pengawasan ini juga memiliki tujuan akhir berupa kemandirian Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Baca Juga: Susno Duadji Sebut Saksi Ahli Sengaja Terus Dihadirkan, Ferdy Sambo Bidik 90 Hari Masa Penahan Bisa Bebas

Kemandirian Hakim ini sangat penting karena jika Hakim bisa memutuskan secara mandiri maka itu berarti keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan pada fakta hukum dan juga keadilan.

Sebelumnya, terdapat laporan dari salah satu terdakwa yaitu Kuat Ma’ruf mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim.

Pelaporan dari terdakwa ini memang merupakan hak yang bisa dilakukan, maka dari itu pelaporan akan sesuai tahapan untuk diproses.

Maka dari itu selama proses pelaporan berlangsung, Hakim tetaplah akan memimpin persidangan.

Baca Juga: Resmi! Kebijakan Baru Gaji di Atas Rp5 Juta Kena PPh 5 Persen, Berikut Penjelasan Menkeu

“Hakim yang dilaporkan itu tetap akan memimpin persidangan, nah itu satu hal jaminan di persidangan. Sedangkan yang kedua, kita akan menjaga kemandirian Hakimnya agar tetap memimpin persidangannya secara mandiri dan bebas,” kata Miko Ginting.

Menurut Miko, Hakim masih berperilaku wajar, tidak terdapat ancaman maupun intimidasi.

Miko Ginting menegaskan kepada orang-orang yang bersangkutan di dalam persidangan dan kepada masyarakat untuk tidak terlalu dini untuk memutuskan.

Baca Juga: Kalender 2023 Cek Tanggal Merah dan Cuti Bersama Lengkap dengan Link Download, Banyak Libur?

 “Ini persidangan yang memutus ya memeriksa dan memutus suatu perkara dugaan pembunuhan, jadi ini bukan sinetron telenovela,” ujar Miko Ginting.

“Kita harus menahan diri untuk tidak kemudian membuat sensasi-sensasi yang berlebihan. Sensasi yang berlebihan bisa mempengaruhi, Hakim kan untuk memeriksa dan memutus,” tambahnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# telenovela
# pembunuhan Brigadir J
# persidangan Ferdy Sambo
# miko ginting
# kode etik
# Kuat Maruf
# hakim
# Ferdy Sambo
# Komisi Yudisial

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).