Akhirnya Mengaku! Dicecar Hakim, Ferdy Sambo Beberkan Fakta di Balik Rencananya: Saya Memang...

Setelah dicecar hakim, Ferdy Sambo akhirnya mengakui fakta di balik rencana yang dia susun selama ini di kasus pembunuhan Brigadir J.
Setelah dicecar hakim, Ferdy Sambo akhirnya mengakui fakta di balik rencana yang dia susun selama ini di kasus pembunuhan Brigadir J.

AYOJAKARTA.COM – Ferdy Sambo akhirnya mengakui fakta di balik rencana yang dia susun selama ini.

Pengakuan Ferdy Sambo tersebut diungkapkan setelah hakim terus mencecar alasan dibalik rencana yang dibuatnya itu.

Ferdy Sambo membeberkan fakta kepada majelis hakim alasan di balik pembuatan skenarionya selama ini saat jalani persidangan sebagai saksi terdakwa Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf.

Hal tersebut diakuinya saat memberikan kesaksian di persidangan Rabu, 7 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga: Lucu! Ahli Peringan Dakwaan Ferdy Sambo Terciduk Nonton Ulang ‘Diri Sendiri’ di TV, Netizen: Kok Bisa

Majelis hakim mencecarnya dengan bertanya alasan apa yang mendasari pikiran Ferdy Sambo berbuat seperti itu.

“Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini?” tanya majelis hakim, dikutip dari siaran kanal YouTube KOMPASTV, Kamis, 5 Januari 2023.

“Didalam benak saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak menembak tuh apa alasannya?” tambahnya.

“Saya memang salah, Yang Mulia,” jawab ferdy Sambo.

Namun hakim bukan menginginkan jawaban tersebut hingga harus bertanya kembali kepada Ferdy Sambo.

Baca Juga: Deretan Botol Minuman Keras di TKP Rumah Ferdy Sambo yang Dikunjungi Majelis Hakim Kasus Pembunuhan Yosua

“Bukan, saya nanya dulu, salah nanti dulu. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak menembak?” tanya hakim ketua dengan tegas.

Ferdy Sambo kemudian menjelaskan alasannya kepada majelis hakim.

“Karena dari pengalaman dinas saya di Perkap 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api itu Yang mulia yang bisa menyelamatkan anggota dalam konteks kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain,” jelas Ferdy Sambo.

“Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain?” cecar majelis hakim.

“Iya, Yang Mulia,” jawab Ferdy Sambo.

Baca Juga: Hakim Cek TKP Duren Tiga dan Saguling, Lemari Senjata Ferdy Sambo yang Bikin Shock Eliezer Mendadak Lenyap

Saat itu Ferdy Sambo mengaku jika panik hingga terjadilah aksi tembak menembak di rumah Duren Tiga tersebut hingga menewaskan Brigadir Yosua.

Skenario itu dibuat dengan alasan untuk melindungi Richard Eliezer sebagai pelaku penembakan pada saat itu.

Ferdy Sambo sendiri mengaku tidak ikut melakukan penembakan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Brigadir J
# skenario
# hakim
# Ferdy Sambo

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.