Hampir 3 Tahun Buron Kasus Dugaan Suap, Keberadaan Harun Masikun Terdeteksi, KPK: Dia Berada di....

 Buronan KPK Harun Masiku.
Buronan KPK Harun Masiku.

AYOJAKARTA.COM--Nama Harun Masikun hingga saat ini masih menjadi perhatian publik.

Kendati sosoknya diketahui menghilang tanpa jejak, namun publik tak melupakan perbuatannya

Harun Masikun ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Baca Juga: Penuhi Panggilan Bareskrim Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Dirut Taspen, Kamaruddin Bawa 6000 Bukti

Namun, sebelum KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020, Harun Masiku kabur ke Singapura dan hingga saat ini menjadi buronan.

Semua pihak terus mencari keberadaan Harun Masiku, namun keberadaanya bak ditelan bumi.

Terbaru, informasi tentang Harun Masiku diungkap Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK). Keberadaan Harun Masiku akhirnya terbongkar.

Baca Juga: Kenali Istilah hingga Tradisi Perayaan Imlek Berikut Ini, Memuat Pelajaran Berharga dalam Hidup, Apa Saja?

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap keberadaan Harun Masiku tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/1/2023) kemarin.

Mantan politisi PDIP itu sekarang berada di luar negeri.

"Terakhir dia di luar negeri," kata Asep.

Namun secara tegas, Asep enggan menjelaskan detail di negara mana Harun Masikun itu berada kini.

"Informasi yang kami terima seperti itu (masih di luar negeri)," tandas Asep.

Baca Juga: Ungkapan Penyesalan Richard Eliezer Terus Dipertanyakan Jaksa, Singgung Sidang Tuntutan Sebentar Lagi

Meski Harun Masikun berada di luar negeri, namun kata Asep, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di luar negeri.

Termasuk dengan sejumlah agensi dari luar negeri.

Tujuannya untuk menyeret Harun Masiku kembali ke Tanah Air.

Tak hanya itu, dia juga memastikan tetap melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca Juga: Ramalan 2023: Bukan Jawa, Hard Gumay Prediksi Provinsi Ini Akan Diterjang Tsunami Besar Pada Bulan Berikut!

"Tentu (koordinasi dengan Ditjen Imigrari) karena itu bagian dari (kerja KPK)," ujarnya mengutip Suara.com dalam artikel Terungkap Keberadaan Harun Masiku, Sudah Hampir 3 Tahun Buron.

Sekedar mengingatkan,  perjalanan kasus yang menyeret Harun Masikun ini.  Harun Masikun ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Januari 2020.

Suap itu dilakukannya untuk lolos ke DPR RI melalui pergantian antar waktu (PAW).

Pada perkembangannya, dalam kasus ini menyeret sejumlah pihak, dan akhirnya KPK menetapkan 4 orang tersangka.

Baca Juga: Terungkap Bukan Karena Pelecehan Tapi Uang Rp 100 T, Ferdy Sambo Tega Bunuh Yosua? Simak Penjelasannya!

Empat orang ini adalah Wahyu Setiawan selaku penerima suap telah divonis penjara selama 7 tahun dan denda Rp 200 juta.

Sementara Saeful Bahri dan Agustiani sebagai perantara juga telah divonis.

Saeful Bahri divonis satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

Adapun Agustiani diganjar hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta, subsider empat bulan kurungan.

Baca Juga: Penuh Haru! Pertama Kali Orang Tua Richard Eliezer Hadir dalam Sidang Anaknya hingga Ungkapkan Duka

Ironisnya, Harun Masikun berhasil kabur dan hingga kini hampir 3 tahun lamanya belum tertangkap.

Kaburnya Harun Masikun ini kerap disorot dan terus dibahas sejumlah pihak, termasuk para politik dan aktivis di tanah air.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Asep Guntur Rahayu
# mantan komisioner kpu
# terdeteksi
# Mantan Politisi PDIP
# Dugaan Suap
# buronan
# Wahyu Setiawan
# Harun Masiku
# KPK

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).