Bukan 50 M tapi 92 M, Utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno Seharusnya Sudah Dianggap Lunas karena Hal Ini

Utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno seharusnya sudah dianggap lunas karena keduanya berhasil memenangkan Pilkada 2017 lalu.
Utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno seharusnya sudah dianggap lunas karena keduanya berhasil memenangkan Pilkada 2017 lalu.

AYOJAKARTA.COM - Kabar utang piutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar, kini menjadi pembahasan panas politik.

Banyak pihak yang turut memberikan komentarnya terkait utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno tersebut. 

Terlebih, saat ini nama Anies Baswedan dipertaruhkan jelang Pilpres 2024 mendatang. 

Baca Juga: Salut! Sandiaga Uno Mengaku Sudah Ikhlaskan Utang 50 M Anies Baswedan, Ternyata Usai Lakukan Hal Ini

Sebab, Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem sebagai calon presiden 2024 dengan mendapat dukungan resmi dari Demokrat dan PKS. 

Terkait utang piutang Anies Baswedan ini, ahli hukum tata negara Refly Harun mengungkap fakta mengejutkan. 

Refly Harun memaparkan bahwa seharusnya utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno dianggap lunas. 

Baca Juga: Bukan Rp 50 Miliar, Utang Anies Baswedan Ternyata Lebih dari Itu, Refly Harun Ungkap Fakta Sebenarnya

Menariknya, Refly Harun secara blak-blakan mengatakan bahwa utang Anies Baswedan bukan Rp 50 miliar.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (9/2/2023), terkuak fakta bahwa utang Anies sebenarnya adalah Rp 92 miliar.

"Utang itu tidak 50 m, tapi jumlahnya Allahu Akbar, ternyata 92 m," ujar Refly Harun.

Baca Juga: CEK FAKTA: Anggap Lunas Hutang 50 Miliar Anies Baswedan, Ternyata Segini Nilai Harta Kekayaan Sandiaga Uno

Jumlah utang itu diketahui Refly Harun dari dokumen yang ia terima dari seseorang.

Dalam dokumen yang dibacakan Refly Harun tersebut tertulis tiga perjanjian.

Surat pernyataan utang tersebut, ditanda tangani Anies di atas materai lengkap dengan identitas diri.

Baca Juga: Cek Fakta: Ternyata Hutang Anies Baswedan Rp 50 M Lunas ketika Menang Pilkada DKI 2017, Benarkah?

"Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut, surat pernyataan ini adalah surat tambahan dari pernyataan pertama yang dibuat pada 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar," kata Refly membacakan isi surat pernyataan tersebut.

Kemudian, di surat pernyataan kedua, tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar Rp 30 miliar.

"Saya mengakui kembali meminjam uang sebesar 42 dari Bapak Salahudin Uno, tanpa jaminan, tanpa bunga untuk pemenuhan kewajiban 70 persen dari total biaya kampanye putaran dua Pilkada DKI pada 2017," tulis Anies di pernyataan tersebut yang dibacakan Refly.

Baca Juga: Nyalon Capres 2024 Tapi Punya Hutang 50 Miliar, Berapa sih Kekayaan Anies Baswedan dan Layakkah Jadi Capres?

Sehingga jumlah utang Anies yaitu sebesar Rp 92 miliar.

"Dengan demikian saya mengakui dana pinjaman 1, dana pinjaman 2 dan dana pinjaman 3 sebesar 92 m," ujar Anies dalam pernyataan tersebut.

Dalam pernyataan itu, Anies mengatakan bahwa jumlah pinjaman dana ketiga tersebut didapat dari pihak ketiga.

Baca Juga: Cek Harta Kekayaan Anies Baswedan di Tengah Isu Utang Rp50 Miliar, Sudirman Said: Waktu Itu Tidak Punya Uang

Pinjaman dari pihak ketiga ini dijamin langsung oleh Sandiga Uno secara pribadi.

"Yang menjamin Sandiaga Uno, tapi uang mengakui utang Anies Baswedan," celetuk Refly.

Dijelaskan Refly juga sesuai dengan pernyataan tersebut, dana yang dipinjam bukan untuk keperluan pribadi Anies, melainkan untuk kepentingan Pilkada.

Baca Juga: Mengejutkan! Bak Uang Permen, Sandiaga Uno Anggap Lunas Utang Anies Baswedan Senilai 50 Miliar, Ini Alasannya

"Saya berjanji dan atau bertanggung jawab membantu upaya pengembalian dana pinjaman ketiga tersebut jika saya dan bapak Sandi tidak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur," kata Anies di pernyataan itu.

Sementara jika Anies dan Sandi menang di Pilkada 2017 pinjaman satu, dua, dan tiga itu dianggap lunas.

"Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2 dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut," jelas Refly sesuai pernyataan itu.

Baca Juga: Geger soal Utang Rp 50 M, Benarkah Elektabilitas Anies Baswedan akan Anjlok? Pengamat Politik Prediksikan Ini

Mekanisme penghapusan dana pinjaman satu, dua dan tiga itu akan ditentukan melalui kesepakatan Anies dan Sandi.

Refly lantas mengakatan memang benar adanya pengakuan utang piutang tersebut, namun uang tersebut tidak masuk ke rekening Anies pribadi.

Melainkan masuk ke rekening dana kampanye untuk Pilkada.

Baca Juga: Digoda Duo Parpol Pendukung Anies Baswedan, Begini Sikap Golkar yang Kokohnya bagai Pohon Beringin

Sehingga bisa disimpulkan bahwa seharusnya Anies Baswedan terbebas dari utang tersebut lantaran telah menang di Pilkada 2017.

"Kalau sudah menang ya sudah dianggap itu biaya perjuangan sebagaimana dikatakan oleh Sandi tadi," tegas Refly Harun.

Di sisi lain, Sandi juga sudah melakukan salat istikharah dan merelakan uang tersebut.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# utang
# Sandiaga Uno
# Refly Harun
# Anies Baswedan
# kampanye
# Pilkada

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.