Keluhan Penerima KJP Plus Tak Tepat Sasaran Makin Ramai, Cek 11 Titik Posko Pelayanan yang Bisa Jadi Solusi

Verifikasi ulang dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencarian KJP Plus diberikan tepat sasaran kepada siswa dari keluarga tidak mampu.
Verifikasi ulang dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencarian KJP Plus diberikan tepat sasaran kepada siswa dari keluarga tidak mampu.

AYOJAKARTA.COM -- Pencairan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus saat ini memasuki tahap 1 tahun 2024.

Adapun pencairan baru saja diberikan kepada penerima KJP Plus tahap 1 gelombang 2 tahun 2024.

Setidaknya ada sebanyak 73.506 siswa penerima bansos KJP Plus tahap 1 gelombang 2 pada 12 Juli 2024 lalu.

Baca Juga: 33.680 Peserta Didik SD/MI di DKI Jakarta Mendapat Pencairan Dana KJP Plus Tahap I Tahun 2024 Gelombang II Bulan Mei, Juni, dan Juli, Berapa?

Tetapi, jumlah tersebut ternyata berkurang drastis dari angka yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang sebelumnya terdapat 130.000 lebih penerima KJP Plus tahap 1 gelombang 2 yang mengalami verifikasi ulang.

Verifikasi ulang dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pencarian KJP Plus diberikan tepat sasaran kepada siswa dari keluarga tidak mampu.

Perlu kamu ketahui, verifikasi ulang KJP Plus dilakukan langsung di lapangan yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, yaitu:

Baca Juga: 73.506 Ribu Siswa Berhasil Cair KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024 Gelombang II, Penerima Keluhkan Nama Anaknya Dibatalkan Secara Tiba-tiba, Kok Bisa?

1. Bapenda

2. Disukcapil

3. DPPAPP

4. Dinsos Provinsi DKI Jakarta.

Artinya dari jumlah yang sebelumnya diinformasikan, terdapat lebih dari 56.000 peserta KJP Plus tahap 1 gelombang 2 yang gagal cair atau belum dicairkan sampai saat ini.

Baca Juga: 56.595 Siswa di DKI Jakarta Gagal Terima KJP Plus Tahap 1, Ada Banyak Keluhan Status Kepesertaan Dibatalkan Ternyata

Berdasarkan pantauan ayojakarta.com dari Instagram resmi @upt.p4op, hingga berita ini ditulis postingan terbaru terkait pencairan KJP Plus tahap 1 gelombang 2 ramai komentar warganet.

Banyak warganet mengakui jika status penerima KJP Plus banyak yang dibatalkan.

"KATANYA BIAR TEPAT SASARAN? SASARAN APA YANG TEPAT? SASARAN DANA YANG MASUK KE KANTONG PEJABATNYA KAH? COBA KASIH BUKTI AKURAT KALO MEMANG SASARANNYA TEPAT? JANGAN JADI PEJABAT YANG LAWAK," komentar akun @ni***

Baca Juga: 21.800 Peserta Didik SMP/MTs DKI Jakarta Dapat Pencairan Dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024 Gelombang 2 Bulan Mei, Juni, dan Juli

"Barusan saya cek, status KJP plus anak saya dibatalkan, ya Allah gimana ini ya," komentar akun @i1**

"3 bulan gak cair tau-taunya KJP ditarik, mana ekonomi lagi susah-susahnya," komentar akun @qq***

"Listrik cuma 900 Watt, malah terindikasi 1300 Watt, di survei aja kaga, mana udah nunggu 3 bulan, tetangga saya malah dikira punya mobil, duit 57 orangnya dikemanain? Hadeh," komentar akun @pae***

Baca Juga: MOHON MAAF! 56.595 Peserta Didik di DKI Jakarta Gagal Cair KJP Plus Tahap 1 Gelombang 2, Ternyata Ini Penyebabnya

Sebagai solusi agar status penerima dibatalkan bisa dengan jelas teratasi, maka kamu bisa langsung datang ke pelayanan informasi KJP Plus yang sudah disiapkan oleh Disdik DKI Jakarta.

Dikutip ayojakarta.com dari Instagram @upt.p4op pada Kamis, 18 Juli 2034, berikut daftarnya:

1. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 1

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Pusat Blok C Lantai 4

2. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Pusat Blok D Lantai 8

Baca Juga: Alhamdulillah! KJP Plus 2024 Gelombang 2 Sudah Cair Rapel 3 Bulan ke Rekening, Besaran untuk SD-SMA/SMK Berubah?

3. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 1

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok A Lantai 11

4. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 2

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok A Lantai B

5. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Timur Blok D Lantai 3

6. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 2

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Timur Blok D Lantai 4

Baca Juga: Jangan Lakukan Ini! Penyebab KJP Plus Dihapus Lantaran Orang Tua Melakukan Hal Ini, Apa Saja?

7. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Barat Blok B Lantai 11

8. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 2

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Barat Blok B Lantai 11

9. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara 1

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Lantai 2

10. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara 2

Alamat di Kantor Walikota Jakarta Utara Blok P Lantai 1

11. Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu

Alamat di Rumah Dinas-Transit Guru

Adapun untuk waktu pelayanan informasi KJP Plus akan dibuka pada setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024 Gelombang 2 Bulan Mei, Juni, Juli Akhirnya Cair Juga! Segini Jumlah Peserta Didik yang Terima Dana Bantuan

Demikian informasi terkait 11 titik pelayanan informasi KJP Plus yang bisa jadi solusi terkait status yang dibatalkan dan tak kunjung cair pada penerima tahap 1 gelombang 2 tahun 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# sasaran
# pencairan
# kjp plus

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.