Soroti Isu Kasus Pencucian Uang oleh Rafael Alun, Mahfud MD Ikut Buka Suara: Jika Benar Harus Ditindak!

Rafael Alun Trisambodo Harus Ditindak Terkait Kasus Pencucian Uang Jika Benar Ungkap Mahfud MD
Rafael Alun Trisambodo Harus Ditindak Terkait Kasus Pencucian Uang Jika Benar Ungkap Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM -- Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak eselon II yang bernama Mario Dandy Satrio berbuntut pada kasus pencopotan jabatan sang ayah, Rafael Alun Trisambodo oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian masyarakat juga menyoroti harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat eselon II di Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan tersebut dinilai sangat tidak wajar karena memiliki harta yang jumbo.

Diketahui dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Rafael alun Trisambodo memiliki kekayaan sebesar Rp 56 miliar yang menjadi buah bibir masyarakat.

Baca Juga: Inilah Penampakan Rumah Kontrakan dari Pemilik Awal Rubicon Kebanggaan Mario Dandy Bin Rafael Alun Trisambodo

Harta tersebut juga dikaitkan dengan sikap sang anak yang suka pamer kekayaan di media sosialnya. Terlebih mobil Jeep Rubicon yang dipakai sang anak juga menjadi barang bukti dalam kasus penganiayaan anak GP ansor.

Tak hanya itu saja, jagat maya juga dihebohkan dengan sikap hedon seluruh anggota keluarga Rafael Alun Trisambodo mulai dari postingan sang istri sampai postingan anak-anaknya yang dianggap telah melanggar asas kepatuhan di Kementerian Keuangan.

Kemudian Menkopolhukam Mahfud Md menyebutkan jika mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, maka harus ditindak.

Sebab PPATK mengatakan ada transaksi yang ganjil dilakukan Rafael Alun Trisambodo sejak 10 tahun yang lalu akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPK pada waktu itu.

Baca Juga: Rafael Alun Punya Harta Tak Wajar, Susno Duadji Minta Ditjen Pajak Lakukan Hal: Cocokkan SPT dengan Ini

"Kalau memang ini pencucian uang, Rafael harus ditindak, " kata Mahfud Md

Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa kenapa saat ini ia melaporkan kasus yang telah terjadi 10 tahun tersebut dikarenakan ia baru mengetahui kasus ini disaat menjabat sebagai menkopolhukam.

"Pak Mahfud itu sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan pencucian, kok baru lapor itu bohong, karena saya tidak menjadi menkopolhukam," kata Mahfud yang dikutip ayojakarta.com pada tayangan Kompas TV ,Sabtu (4/3).

Sementara itu Mahfud juga menjelaskan bahwa kejadian ini ada karena penganiayaan yang dilakukan Mario sampai membuat korban inisial D mengalami koma.

Baca Juga: Harta Rafael Alun Tak Wajar, Susno Duadji Marah dan Tanya Kinerja Kementerian Keuangan: Lo Tidur Aja?

"Sekarang saya jadi tahu karena ketika anaknya itu menganiaya D baru ada muncul nama bapaknya pejabat eselon pajak yang kaya, lalu saya telepon PPATK karena saya tim ketua pengarah PPATK, lalu saya tanya itu gimana uangnya itu, oh itu pak sudah kami laporkan 10 tahun lalu ke KPK tapi tidak ditindaklanjuti, " jelas Mahfud Md.

Sekali lagi Mahfud Md juga mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum ia menjabat sebagai menkopolhukam.

"Dulu sebelum saya menjadi menkopolhukam, " ungkapnya.

Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa kasus perkara yang dihadapi Rafael Alun Trisambodo ini berawal dari beberapa kejadian yang mencurigakan dari harta kekayaan yang dimilikinya.***(Cita Aryani. M)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# anak pejabat pajak
# Rafael Alun
# Mario Dandy
# LHKPN
# pencucian uang
# Mahfud MD
# KPK

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.