AYOJAKARTA.COM –- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan fakta mirisnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Bahkan Mahfud MD secara blak-blakan menyebut tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong.
Menurutnya paling tidak ada sebesar 84 persen kepala daerah dipilih melalui cukong.
Baca Juga: Libatkan Uang Banyak, Mahfud MD Ungkap Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Kejam!
Dirinya berani menyebutkan hal tersebut karena merupakan data resmi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam saat mengisi ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada, Senin (3/4/2023).
“Tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang dibiayai,” ujar Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube Masjid Kampus UGM, Kamis (6/4/2023).
“Ya ndak semuanya Pak, iya betul berapa? 84 persen kata KPK. KPK itu menyatakan resmi, hasil temuan KPK kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong,” sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD di Mata Wartawan Senior Panda Nababan: Menko Polhukam Sebelumnya Nggak Ada Kelasnya!
Menteri asal Madura ini juga mengungkapkan bahwa adanya pembiayaan oleh cukong di belakang kepala daerah menyebabkan hal yang fatal.
Banyak aturan-aturan yang dipesan oleh cukong untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan hal yang bisa berakibat buruk di Indonesia.
“Apa kemungkinan kalau kepala daerah dipilih melalui cukong? Sesudah jadi, dia minta, minta di konsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang dan seterusnya,” ujar Mahfud MD.
“Akibatnya apa? Banyak pertamnangan liar, banyak IUP ganda,” sambungnya.
Mahfud MD juga menjelaskan apa itu IUP. Menurutnya IUP adalah izin usaha perusahaan misalnya pertambangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak praktik di luar sana IUP diberikan ganda yakni sudah diberikan oleh orang satu tetapi diberikan kembali kepada orang lain sehingga menyebabkan keributan.
Maka dari itu, Mahfud MD mengungkapkan bahwa tidak mengherankan jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia turun.
“Maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi kita turun anjlok. Itu Pak Jokowi sudah membangun dengan baik, naik terus naik terus sampai 38 tiba-tiba anjlok ke 34,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengungkapkan fakta yang ada memang memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara sektor swasta dengan para kepala daerah.
Menurutnya sektor swasta tidak lengkap dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya.
Mantan Kabaharkam Polri ini juga mengungkapkan bahwa korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerjasama dengan pihak swasta.
Terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pembuatan kebijakan. Sehingga hal ini menurutnya karena kepala daerah seperti gubernur bupati, maupun walikota sumber dananya berasal dari swasta.***(Sulistiyaningsih)
.jpeg)
Share this article
Menteri asal Madura ini juga mengungkapkan bahwa adanya pembiayaan oleh cukong di belakang kepala daerah menyebabkan hal yang fatal.