TEBET, AYOJAKARTA.COM– Para petani tembakau di Indonesia berharap ada jaminan serapan tembakau menjelang panen raya di tengah Pandemip Covid-19 yang masih berlangsung.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengemukakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi panen raya tembakau. Namun, mereka masih resah karena khawatir hasil panennya tidak terserap oleh pabrikan.
Padahal di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tembakau masih menjadi tumpuan harapan dan impian para petani yang sedang memasuki musim panen. Petani dalam proses tanam, berjuang untuk mendapatkan tembakau dengan kualitas terbaik. Kini, memasuki masa panen, petani berharap kepada para stakeholder mulai dari pemerintah hingga pabrikan, dapat ikut membantu dan memfasilitasi terwujudnya perniagaan yang adil sehingga kesejahteraan petani terutama dalam menghadapi pandemi menjadi lebih baik.
Menurut Budidoyo, untuk mewujudkan tata niaga yang adil bagi kesejahteraan petani tembakau dan terciptanya kolaborasi antar stakeholder, di industri hasil tembakau (IHT).
“Tembakau memberi sumbangsih yang luar biasa terhadap penerimaan negara, tenaga kerja, dan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan kolaborasi stakeholder, pabrikan, seluruh pelaku usaha, petani dan industri dapat memiliki ketahanan menghadapi pandemi,” ujar Budidoyo saat diskusi Webinar Tobacco Series, di mana Seri I mengangkat tema “Mendorong Sinergitas Stakeholder Tembakau Kala Musim Panen di Tengah Pandemi Covid-19, Rabu (9/7) di Temanggung.
Kerjasama dan kolaborasi semua pihak baik dengan pabrikan dan dukungan pemerintah, lanjut Budidoyo, diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. “Program kemitraan dapat menjadi sarana yang baik untuk memfasilitasi hal ini.”
Dia menegaskan bahwa ketika industri hasil tembakau secara nyata memberikan kontribusi bagi petani dan negara, harapannya pemerintah juga dapat memberikan insentif sehingga industri ini dapat semakin eksis. “Petani optimistis tembakau masih dapat diandalkan. Dengan kepastian jumlah serapan dari pabrikan, kepastian harga, pemerintah yang mengatur regulasi secara fair, dan semua pelaku usaha mendapatkan porsi yang proporsional, maka tembakau semakin eksis ke depannya,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Soeseno, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menambahkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap program kemitraan tembakau. Saat ini program Kemitraan budidaya tembakau sudah dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan. Metode kemitraan itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dengan beberapa perusahaan memilih untuk kemitraan langsung dan beberapa melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.
“Harapannya, program Kemitraan yang sudah berjalan baik saat ini bisa diteruskan dan mendapat dukungan dari Pemerintah. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus terus didorong implementasinya,” papar Soeseno.
Sebagai penutup, Budidoyo berharap Pemerintah dapat terus mendukung kelangsungan IHT utamanya melalui pembuatan kebijakan yang adil, salah satunya kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi tidak seperti tahun 2019 dimana cukai tidak naik tetapi di tahun 2020 naik sangat tinggi mencapai 23%. Kebijakan cukai di tahun 2021 hendaknya mengikuti kemampuan industri dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Kondisi Petani Tembakau Jelang Masa Panen
Saat ini petani ikut menghadapi proses tanam di tengah pandemi COVID-19, penerapan social dan physical distancing . Meski demikian, belum ada standar operational procedure (SOP) yang baku yang dapat diaplikasikan oleh para petani tembakau sebagai bentuk protokol kesehatan yang ketat.
“Dalam proses menanam, mencangkul, dan mengairi sudah otomatis para petani tembakau melakukan jaga jarak. Mereka tidak bergerombol. Karena itu penting bagi pemerintah daerah, melalui tingkat RT dan RW melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani, sehingga imbauan protokol kesehatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan,” urai Soeseno.
Adapun yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah, adalah masa panen. Setelah proses panen, ketika melakukan penjualan ke pabrikan, jangan sampai situasinya tidak menerapkan protokol kesehatan.
“Dari gudang pabrikan, akan diterapkan proses antrian. Nah SOP antrian belum jelas. Lalu, bagaimana sistemnya? Tentu pihak gudang harus memperhatikan protokol kesehatan agar tidak berdesak-desakan, memastikan seluruhnya memakai masker. Harapannya gudang yang pro aktif mendatangi,” Soeseno memaparkan.
Saat ini, luas lahan tanam petani tembakau bergantung pada kepastian jumlah serapan yang akan dibeli oleh pabrikan. Apakah pabrikan akan membeli jumlah seperti biasa, atau mengurangi jumlah. Inilah yang menjadi spekulasi bagi petani tembakau. Apakah akan menanam seperti biasa, atau berkurang, atau tidak menanam sama sekali. Kondisi inilah yang meresahkan petani, seperti yang dialami para petani tembakau di Madura.
“Kalau di Lamongan, Bojonegoro, para petani tembakau tetap menanam seperti biasa. Di Madura, penanaman berkurang 20 persen. Adapun di daerah sentra seperti Probolinggo, turun sekitar 10 persen. Di Jember, proses tanam baru mau dimulai akhir Juli, soal luas tanam, masih spekulasi,” tukasnya.
Kedua hal inilah yang perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah dan stakeholder IHT. Petani tembakau berharap mendapat kepastian dari pemerintah dan pelaku industri terkait bagaimana mewujudkan tata niaga IHT yang mumpuni dari hulu hingga hilir, sembari menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, dan kepastian jumlah/daya serap tembakau dari pabrikan
Share this article
Para petani tembakau di Indonesia berharap ada jaminan serapan tembakau menjelang panen raya di tengah Pandemip Covid-19 yang masih berlangsung.