KKS Bansos Tidak Berlaku? Jangan Khawatir! Ini Penyebab dan Solusi yang Harus Kamu Ketahui

Ilustrasi. Ada salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) yang kartu KKS tersebut tidak dapat digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ilustrasi. Ada salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) yang kartu KKS tersebut tidak dapat digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

AYOJAKARTA.COM -- Banyak masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang sering disebut sebagai kartu merah putih. Kartu merah putih tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Namun, ada salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) yang kartu KKS tersebut tidak dapat digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Apakah kamu salah satunya? Dikutip Ayojakarta.com dari Youtube Pendamping Sosial, pada Kamis, 27 Juni 2024, berikut ini adalah penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya.

Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Positif Cair Menjelang Akhir Juni, 3 Daerah Ini Sudah Ada Jadwal Pencairan

Mengenal KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

KKS adalah kartu yang berfungsi sebagai ATM dan media untuk menerima berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, kartu ini tidak disarankan untuk transaksi dengan nominal besar, seperti di atas 10 juta rupiah.

Mengapa KKS Tidak Berlaku?

1. Graduasi Mandiri

Jika seseorang sudah dinyatakan mampu secara sosial ekonomi oleh musyawarah desa atau kelurahan, maka mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima PKH.

Baca Juga: 1 Hari Lagi Batas Akhir Pengusulan Bansos PKH Tambahan Rp500 Ribu Khusus 13 Daerah Ini, Mana Saja?

Kartu KKS mereka otomatis tidak berlaku lagi. Dalam kasus ini, kartu KKS bisa disimpan sebagai kenang-kenangan atau mungkin digunakan untuk keperluan lain di masa depan.

2. Masa Berlaku yang Tercantum di Kartu

Meskipun tertulis masa berlaku hingga tahun tertentu, kartu KKS tetap bisa digunakan selama para KPM masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial yang sah. Jadi, jangan khawatir jika masa berlaku yang tertulis sudah lewat.

3. Data Tidak Valid

Pada masa transisi dari data DTKS lama ke DTKS baru, beberapa data bisa tidak valid karena perbedaan nama atau informasi lainnya di dukcapil. Jika data kamu tidak padan, bantuan sosial tidak akan cair.

4. Tertolak oleh Sistem

Seringkali sistem menolak data karena terdeteksi adanya anggota keluarga yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di atas UMP atau UMK.

Jika kepala keluarga atau salah satu anak dalam keluarga memiliki BPJS Ketenagakerjaan, ini bisa menyebabkan penolakan.

5. Tidak Layak oleh Pemerintah Daerah

Melalui musyawarah desa atau kelurahan, nama-nama penerima bantuan sosial bisa dinyatakan tidak layak lagi oleh pemerintah daerah. Jika ini terjadi, mengusulkan kembali secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos mungkin tidak akan berhasil.

Baca Juga: KKS Merah Putih Tak Terisi Saldo Bansos, Apa Penyebabnya? Cari Tahu di Sini!

Solusi Jika KKS Tidak Berlaku

1. Graduasi Mandiri

Jika kamu sudah di graduasi secara mandiri, kartu KKS tidak bisa digunakan lagi. Simpan saja kartu tersebut sebagai kenang-kenangan.

2. Tertolak oleh Sistem

Jika kartu KKS kamu tertolak oleh sistem karena ada anggota keluarga yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, coba pecahkan Kartu Keluarga (KK) kami.

Pisahkan anggota keluarga yang bekerja dalam KK tersendiri. Setelah pemecahan KK, ajukan kembali melalui desa atau kelurahan.

Baca Juga: Selamat! Bonus Rp500 RIbu dan Rp900 Ribu Segera Cair Masuk ke Rekening KPM Mulai 1 Juli 2024, Pengganti Bansos BLT MRP?

3. Tidak Layak oleh Pemerintah Daerah

Jika kamu dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah, cobalah untuk mengetahui alasan pastinya.

Proses pengusulan kembali harus melalui pemerintah daerah, namun jika mereka sudah menyatakan kamu tidak layak, kecil kemungkinan pengusulan akan disetujui.

Jika kartu KKS kamu tidak berlaku, periksa terlebih dahulu penyebabnya. Setelah mengetahui penyebabnya, kamu bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status kartu kamu.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tidak berlaku
# solusi
# Bansos
# KKS
# penyebab

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).