Daftar Lengkap 50 Instansi Pemerintah dengan 1.289.824 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Manakah yang Paling Banyak?

Ilustrasi CPNS 2024
Ilustrasi CPNS 2024

AYOJAKARTA.COM - Akan ada 50 Kementrian dan Instansi yang dirilis pemerintah dalam seleksi CPNS dan PPPK 2024.

50 Kementrian dan instansi ini baik dari Lembaga maupun pemerintah daerah ini telah secara resmi mengumumkan formasi yang dibutuhkan pada CPNS dan PPPK 2024.

Pemerintah telah menyiapkan 1.289.824 formasi pada CPNS dan PPPK 2024, lantas instansi apa saja yang termasuk kedalam 50 instansi yang dibuka oleh pemerintah dalam rekrutmen CPNS dan PPPK 2024?

Diketahui formasi tersebut dibuka dalam memenuhi 2,3 juta kebutuhan ASN secara bertahap, sehingga CPNS dan PPPK 2024 ini sangat terbuka lebar memberikan Kamu kesempatan untuk menjadi PNS dan PPPK.

Baca Juga: Pendaftaran Ditutup Besok! Ini 5 Sekolah Kedinasan dengan Jumlah Pelamar Paling Banyak Tahun 2024, IPDN Berhasil Menduduki Posisi Pertama

Untuk Kementerian, pemerintah membuka formasi CPNS dan PPPK 2024 pada Kementerian Sosial, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perhubungan, Kementrian PUPR, Kementerian Agama, dan Kemendikbud Ristek.

Lembaga Pemerintah yang membuka formasi CPNS dan PPPK 2024 yakni Bawaslu, Kejagung, dan Mahkamah Agung.

Untuk Pemerintah Daerah yang membuka formasi dalam CPNS dan PPPK 2024 baik dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Papua.

Berikut formasi dan instansi pemerintah, kementrian dan pemerintah daerah di 2024 yang dikutip oleh ayojakarta dari akun tiktok @informasicpnspppk2024 adalah;

1. Mahkamah Agung

· CPNS: 1.984 formasi

· PPPK: 16.573 Formasi

2. Bawaslu

Baca Juga: 8 Jurusan Kuliah Termahal di Universitas Negeri Malang (UM) Tahun Akademik 2024/2025, UKT Tertinggi Capai Rp30 Juta

· CPNS: 4.949 formasi

· PPPK: 9.276 formasi

3. Kejagung

· CPNS: 9.694 formasi

· PPPK: 1.609 formasi

4. Kemenhub

Baca Juga: Kapan Harus ke Psikolog dan Kapan Harus Ke Psikiater, Berikut Pertimbangannya!

· CPNS: 1.391 Formasi

· PPPK: 16.626 Formasi

5. Kemensos

· CPNS: 266 formasi

· PPPK: 40.573 formasi

6. Kemenag

· CPNS: 20.772 formasi

· PPPK: 89.781 formasi

7. Kemenkes

· CPNS: 8.607 Formasi

· PPPK: 14.593 formasi

8. Kemendikbud Ristek

· CPNS: 15.462 formasi

· PPPK: 25.079 formasi

9. Kementerian PUPR

Baca Juga: Ingin Lolos CPNS 2024? Pastikan Nilai Passing Grade yang Kamu Raih Bisa Lewati Angka ini

· CPNS: 6.385 formasi

· PPPK: 19.931 formasi

10. Pemerintah Aceh Barat, Aceh

· CPNS: 94 formasi

· PPPK: 371 Formasi

11. Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

· CPNS: 100 formasi

· PPPK: 1400 formasi

12. Pemerintah Kabupaten Siak, Riau

· CPNS: 25 formasi

· PPPK: 969 formasi

13. Pemerintah Kota Jambi, Jambi

· CPNS: 723 formasi

Baca Juga: Ingin Lolos CPNS 2024? Pastikan Nilai Passing Grade yang Kamu Raih Bisa Lewati Angka ini

· PPPK: 3295 formasi

14. Pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu

· CPNS: 113 formasi

15. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau

· CPNS: 250 formasi

· PPPK: 350 formasi

16. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

· CPNS: 1.666 formasi

· PPPK: 1.131 formasi

17. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

· CPNS: 205 formasi

· PPPK: 8000 formasi

18. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Aceh

· CPNS: 100 formasi

· PPPK: 1000 formasi

Baca Juga: Fakta Psikologi Tentang Perilaku Pria yang Menarik di Mata Wanita, Salah Satunya Tetap Jaga Wibawa

19. Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau

· CPNS: 1634 formasi

· PPPK: 6086 Formasi

20. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung

· CPNS: 40 formasi

· PPPK: 1290 formasi

21. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi

· CPNS: 300 formasi

· PPPK: 3306 formasi

22. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

· CPNS: 52 formasi

· PPPK: 101 formasi

23. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

· CPNS: 261 formasi

Baca Juga: Ingin Masuk SMK Jurusan Pemasaran? Ketahui Perbedaan Bisnis Ritel dan Bisnis Digital Lengkap Prospek Kerja

· PPPK: 9195 formasi

24. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)

· CPNS: CPNS: 65 formasi

· PPPK: 1403 Formasi

25. Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

· CPNS dan PPPK 560 formasi

26. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

· CPNS: 318 formasi

· PPPK: 1112 Formasi

27. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

· CPNS: 39 formasi

· PPPK: 516 formasi

28. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

· CPNS: 35 formasi

Baca Juga: Masuk Peringkat Nasional, Inilah 10 SMP Terbaik di DKI Jakarta Berdasarkan Nilai Ujian Nasional Tertinggi

· PPPK: 465 formasi

29. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

· CPNS: 258 formasi

· PPPK: 2865 formasi

30. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)

· PPPK: 800 formasi

31. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Gorontalo

· CPNS: 94 formasi

· PPPK: 366 formasi

32. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat

· CPNS dan PPPK: 838 formasi

33. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat

· CPNS: 113 Formasi

Baca Juga: Ditutup Besok, Ini 7 Sekolah Kedinasan Sepi Peminat Tahun 2024

· PPPK: 384 Formasi

34. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

· CPNS: 200 formasi

· PPPK: 400 Formasi

35. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

· CPNS: 265 formasi

· PPPK: 4181 formasi

36. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah

· CPNS: 50 formasi

· PPPK: 150 formasi

37. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur

· CPNS: 680 formasi

· PPPK: 2109 formasi

38. Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

· CPNS: 8 formasi untuk Tenaga Kesehatan dan 50 Tenaga Teknis

Baca Juga: KPM Sumringah Jelang Idul Adha! Ada Saldo Masuk Rp 600ribu di KKS: BPNT, PKH atau BLT MRP?

· PPPK: 491 formasi untuk guru, 78 tenaga Kesehatan, dan 2384 untuk tenaga teknis

39. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

· CPNS: 25 formasi

· PPPK: 312 Formasi untuk guru, 50 tenaga Kesehatan, dan 75 tenaga teknis

40. Pemerintah Kabupaten Bima, NTB

· CPNS: 100 formasi

· PPPK: 2050 formasi

41. Pemerintah Kota Mataram, NTB

· CPNS: 9 Formasi Guru, 13 tenaga Kesehatan, dan 80 tenaga teknis

· PPPK: 96 Formasi guru, 87 tenaga Kesehatan, 341 formasi khusus tenaga harian kontrak, 59 non THK.

42. Pemerintah Kabupaten Lembata, NTT

· CPNS: 500 formasi tenaga Kesehatan, 1000 tenaga teknis

· PPPK: 89 formasi guru, 87 tenaga Kesehatan, dan 900 tenaga teknis

Baca Juga: Tertarik dengan Jurusan DKV? 10 Peluang Kerja Jurusan Desain Komunikasi Visual untuk Lulusan SMK dan Sarjana

43. Pemerintah Kabupaten Manggarai, NTT

· CPNS: 312 formasi tenaga Kesehatan, 439 tenaga teknis

· PPPK: 1075 formasi guru, 77 tenaga Kesehatan, dan 641 tenaga teknis

44. Pemerintah Kabupaten Nagekeo, NTT

· CPNS: 102 formasi tenaga Kesehatan, 332 tenaga teknis

· PPPK: 201 formasi guru, 503 tenaga Kesehatan, dan 290 tenaga teknis

45. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, NTT

· CPNS: 948 formasi tenaga Kesehatan, dan 482 formasi untuk tenaga teknis

· PPPK: 240 formasi guru, 64 formasi tenaga Kesehatan, dan 725 formasi tenaga teknis

46. Pemerintah Kota Kabupaten Biak Numfor, Papua

· CPNS: 331 formasi

· PPPK: 100 formasi

47. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT

· CPNS: 125 formasi

Baca Juga: Mahfud MD Lihat Ada Hal Konyol di Kasus Vina, Singgung Soal 2 DPO Hilang

· PPPK: 875 formasi

48. Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan

· CPNS: 150 formasi

· PPPK: 2637 formasi

49. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya

· CPNS: 275 formasi umum dan 546 formasi khusus honorer

50. Pemerintah Papua Selatan

· CPNS: 800 formasi untuk orang asli Papua (OAP) dan 200 formasi untuk non OAP

· PPPK: 8000 formasi

Itulah formasi dan instansi Kementerian Pemerintah yang membuka formasi CPNS dan PPPK 2024.

Dari jumlah formasi CPNS dan PPPK 2024 diatas, Kemenag merupakan kementerian yang membuka formasi paling banyak untuk CPNS dan PPPK 2024.***

Baca Juga: Bukan Tidak Profesional, Mahfud MD Sebut Kasus Vina Ada ‘Permainan’

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CPNS
# Instansi
# Formasi
# Rekrutmen
# seleksi

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).