Update SIKS-NG Bansos BPNT dan PKH Tahap 2 Tahun 2024, Siap-siap Saldo Segera Masuk!

Ilustrasi Pencairan Bansos
Ilustrasi Pencairan Bansos

AYOJAKARTA.COM -- Seluruh penerima bansos BPNT dan PKH tahun 2024 kini sedang berharap menantikan bantuan tahap 2 segera cair.

Hingga saat ini, bansos BPNT dan PKH tahap 2 tahun memang belum dicairkan pemerintah karena masih dalam proses penyaluran.

Kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hari ini Selasa 5 Maret 2024 karena status pencairan BPNT dan PKH tahap 2 2024 sudah ada perubahan.

Dikutip ayojakarta dari YouTube Diary Bansos pada Selasa (5/3/2024) disebutkan bahwa bansos BPNT tahap 2 di cek melalui akun SIKS-NG statusnya sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction.

Baca Juga: Ini Efek Positif Dari Bahagia Yang Wajib Kamu Ketahui

SI merupakan diterbitkannya surat perintah pemindahbukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening para KPM.

Surat tersebut diterbitkan Kemensos ditujukan pada pihak penyalur baik itu Bank Himbara ataupun PT Pos Indonesia.

Jika SI sudah muncul pada akun SIKS-NG, maka tidak lama lagi BPNT alokasi Februari Maret 2024 sebesar Rp400.000 akan segera cair lewat KKS para KPM.

Diperkirakan butuh waktu kurang lebih 7 hari hingga bantuan atau saldo masuk ke dalam KKS para KPM.

Baca Juga: Tipe Kepribadian Manusia Yang Harus Kamu Ketahui Beserta Profesi Yang Cocok Untuknya

Selanjutnya terkait bantuan PKH tahap 2 alokasi Maret-April 2024 yang cairnya lewat KKS juga sudah mulai diproses.

Diprosesnya pencairan PKH tahap 2 tahun 2024 tersebut terbukti dengan munculnya periode salur bantuan PKH periode Maret-April 2024 di akun SIKS-NG.

Berdasarkan pantauan SIKS-NG menunjukkan bahwa bantuan PKH tahap kedua alokasi Maret-April 2024 sudah muncul periode salurnya.

Namun untuk keterangan proses verifikasi cek rekening dan lain sebagainya masih belum muncul atau kosong.

Baca Juga: Waduh Pendafataran CPNS dan PPPK 2024 di Undur! Ini Jadwal Baru dan Simak Syarat Lengkap Tahapan Seleksinya

Kemungkinan besar saat ini, Kemensos sedang mengolah ataupun menyiapkan data berdasarkan hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan pemerintah daerah.

Tentunya sudah ada KPM yang dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial PKH tahap 2 alokasi Maret-April 2024.

Hal ini mungkin karena KPM sudah meninggal, dianggap sudah mampu atau sejahtera, terdeteksi memiliki upah atau gaji di atas UMR ataupun UMK dan sebab lainnya.

Baca Juga: Simak Tips Sukses Kerja Berikut Ini, Benarkah Bisa Jadi Direktur di PT Freeport Indonesia?

Berdasarkan pantauan di akun SIKS-NG para pendamping sosial, untuk bantuan PKH tahap 2 nanti akan dicairkan dua bulan lansung khusus yang lewat KKS.

Sementara itu untuk yang cair lewat PT Pos Indonesia, disalurkan tiga bulan sekali dengan nominal bantuan yang diterima juga menyesuaikan komponen sosial para KPM.

Demikian update SIKS-NG bansos BPNT dan PKH Tahap 2 Tahun 2024 pada Selasa 5 Maret 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT Pos Indonesia
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# KKS
# SIKS-NG

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.