Bansos PKH Tahap 2 Tidak Kunjung Cair? Ternyata Ini Alasannya

Bagi KPM yang mengalami kesulitan atau kebingungan terkait pencairan bantuan, penting untuk terus berkomunikasi dengan pendamping PKH masing-masing.
Bagi KPM yang mengalami kesulitan atau kebingungan terkait pencairan bantuan, penting untuk terus berkomunikasi dengan pendamping PKH masing-masing.

AYOJAKARTA.COM — Di penghujung Februari dan awal Maret 2024, penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai mengalir, terutama bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disalurkan oleh berbagai bank, seperti BNI, Mandiri, BSI, dan BRI.

Namun, masih banyak yang bertanya-tanya mengapa bantuan PKH tahap 2 untuk Maret-April belum juga cair.

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube INFO BANSOS pada Selasa, 12 Maret 2024, penundaan pencairan bantuan PKH tahap 2 disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satunya adalah karena penyaluran bantuan PKH tahap kedua dilakukan melalui kartu KKS, dan periode penyalurannya adalah Maret-April. Diperkirakan, bantuan akan mulai tersedia menjelang akhir Maret atau awal April.

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang difokuskan pada pendampingan keluarga miskin.

Penerima manfaat PKH harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kategori pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH RESMI! Bukan BLT MRP atau PKH, Bansos Rp600 Ribu Siap Cair Mulai Hari Ini

Misalnya, keluarga yang memiliki anak sekolah, ibu hamil, anak usia dini, lanjut usia, atau penyandang disabilitas berat.

Namun, ada juga kendala-kendala yang membuat bantuan PKH belum cair bagi sebagian penerima manfaat.

Salah satunya adalah pembatasan jumlah penerima manfaat PKH, yang secara total terbatas hanya untuk 10 juta KPM di seluruh Indonesia.

Selain itu, penyaluran bantuan PKH juga memerlukan proses verifikasi lanjutan untuk memastikan kelayakan penerima manfaat.

Bagi KPM yang mengalami kesulitan atau kebingungan terkait pencairan bantuan, penting untuk terus berkomunikasi dengan pendamping PKH masing-masing.

Pendamping PKH dapat membantu memverifikasi data dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan pencairan bantuan.

Baca Juga: Info BPNT Februari-Maret via Pos, PKH Tahap 2, BLT MRP Mana Cair Dulu atau Dirapel Ketiganya? Ini Progres SIKS-NG 12 Maret

Selain PKH, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan juga menjadi perhatian. Meskipun sempat diundur, BLT tersebut kemungkinan akan cair sebelum perayaan Lebaran.

Proses pencairan BLT masih dalam proses koordinasi dan diharapkan dapat segera tersedia bagi penerima manfaat.

Dengan demikian, diharapkan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penundaan pencairan bantuan PKH tahap 2 dan proses penyaluran bantuan sosial lainnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# cair
# cair
# PKH
# Bansos

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.