Kabar Gembira! Sebanyak 13.579 KPM di Wilayah Ini Mulai Cair Bantuan PKH BPNT Rp600 Ribu, Daerahmu Termasuk?

Illustrasi. pencairan bansos di beberapa wilayah ini
Illustrasi. pencairan bansos di beberapa wilayah ini

AYOJAKARTA.COM – Pencairan bantuan sosial atau bansos selalu menjadi kabar yang paling ditunggu oleh para KPM. 

Kabar baiknya, hari ini diinformasikan ada daerah yang KPM-nya siap-siap cair untuk bantuan PKH BPNT.

Lebih tepatnya para KPM yang berada di daerah ini akan cair bantuan PKH BPNT alokasi 3 bulan yaitu April-Mei-Juni secara tunai.

Baca Juga: Tips Psikologi: Kenali 4 Taktik Mengurangi Sifat Impulsif, Poin Kedua Paling Penting!

Lantaran dicairkan secara tunai, maka sudah pasti bantuan PKH BPNT ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

Lalu, kira-kira daerah manakah yang diinformasikan bakal cair bantuan PKH dan BPNT-nya secara tunai tersebut?

Mari simak penjelasan langsung dari petugas pendamping sosial yang sudah dikutip AyoJakarta.com dari tayangan YouTube DIARY BANSOS pada (22/4/24).

Dari informasi petugas, untuk bantuan PKH BPNT yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia alokasi 3 bulan secara tunai yaitu April-Mei-Juni saat ini mulai dicairkan lagi di wilayah Banyuwangi.

Dimana beberapa waktu lalu pencairan bansos ini sempat libur tepatnya di hari Sabtu dan Minggu kemarin.

Kemudian untuk kabar baiknya, per hari ini bantuan PKH BPNT secara tunai ini mulai dicairkan lagi di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Juga: Bingung Pilih Karir? Simak Rekomendasi Pekerjaan Untuk Tanggal Kelahiran Kamu Untuk 4, 13, 22 dan 31

Terpantau, total KPM di wilayah Banyuwangi yang akan cair bantuan PKH BPNT sebesar Rp600 ribu ini ada sebanyak 13.579 KPM.

Namun hingga berita ini diturunkan, khusus untuk wilayah Banyuwangi masih belum ada informasi dari pihak PT Pos Indonesia terkait dengan data susulan untuk KPM PKH+BPNT, baik untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya.

Namun untuk di berbagai wilayah lain berdasarkan pantauan dari petugas, terpantau sudah banyak yang sudah dibagikan surat undangan.

Tepatnya surat undangan pencairan tahap 2 untuk bantuan PKH+BPNT maupun PKH murni oleh pihak PT Pos Indonesia.

Jadi saat ini proses penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia terus berlangsung, kemungkinan besar diprediksi akan sampai memasuki awal bulan Mei 2024.

Baca Juga: Alhamdulillah! 13.579 KPM BPNT Murni Banjir Berkah Hari Ini, BLT Rp600 Ribu April-Juni 2024 Cair via Pos di Daerah Berikut 

Kemungkinan besar juga, diprediksi oleh petugas bahwa bansos ini nantinya akan disalurkan oleh pihak PT Pos Indonesia.

Karena memang yang lewat PT Pos Indonesia untuk daerah yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda waktu pencairannya.

Berbeda untuk yang lewat Kartu KKS, sekali di top up atau sekali ditransfer pasti menyeluruh untuk KPM di seluruh daerah di Indonesia ada pencairan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# pencairan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.