KJP Plus Dikabarkan akan Dihapus dan Diganti dengan Program Sekolah Gratis, tapi Kok Masih di Data? Ini Dia Jawabannya!

Bantuan Pendidikan KJP Plus
Bantuan Pendidikan KJP Plus

AYOJAKARTA.COM - Belum lama  ini banyak orang tua murid dan siswa yang bertanya-tanya mengenai kelanjutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Hal tersebut dikarenakan, adanya isu penghapusan KJP pada tahun 2025 membuat banyak orang bingung, terutama karena saat ini program KJP Plus tersebut masih berjalan.

Jadi, apakah benar KJP akan dihapus? Dan jika iya, mengapa pendataannya masih berlangsung di tahun 2024?

Dikutip Ayojakarta.com dari Youtube EKA NUR ARIPIN, pada Senin, 16 September 2024, sejak munculnya surat rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta, diskusi mengenai penghapusan KJP Plus semakin ramai.

Baca Juga: Hina Prabowo Habis-habisan, Akun Kaskus Fufufafa Terciduk Puji Anies Baswedan

Surat tersebut mengusulkan untuk menggantikan KJP Plus dengan penyelenggaraan sekolah gratis di Jakarta. Namun, surat tersebut masih berupa rekomendasi, bukan keputusan final.

Itu berarti, belum ada kebijakan resmi yang mengatakan bahwa KJP benar-benar akan dihapus tahun depan.

Salah satu alasan di balik rekomendasi ini adalah adanya ketidakmerataan penerima KJP Plus dan permasalahan sosial yang muncul, terutama di sekolah-sekolah swasta.

Banyak ijazah siswa ditahan karena belum melunasi biaya sekolah, padahal mereka penerima KJP. Masalah ini sering terjadi di sekolah swasta yang masih memberlakukan biaya, sehingga muncul ide untuk menyediakan sekolah gratis.

Baca Juga: Diduga Milik Gibran Rakabuming, Kini Data Pribadi Pemilik Akun Fufufafa Bocor Dibongkar Anonymous, Simak Selengkapnya di Sini!

KJP Plus Tahun 2024 Saat Ini Masih Berjalan

Meski ada rekomendasi penghapusan, pada kenyataannya pendataan KJP Plus untuk tahap 2 tahun 2024 masih terus dilakukan.

Jadi, kamu yang memenuhi syarat tetap bisa mengajukan diri sebagai penerima KJP Plus.

Tidak perlu khawatir dengan isu penghapusan KJP, karena itu baru akan mungkin terjadi di tahun 2025 dan saat ini kita masih dalam proses pendataan untuk penerimaan KJP tahap berikutnya.

Jika penghapusan KJP jadi dilakukan, kemungkinan besar akan berlaku mulai pertengahan tahun 2025, sekitar bulan Juli.

Artinya, masih ada kesempatan bagi warga sekolah untuk menerima KJP hingga tahap 1 tahun 2025. Sehingga bagi yang memenuhi syarat, tetap bisa mengajukan diri tanpa perlu takut KJP akan segera hilang.

Jika kebijakan penghapusan KJP benar-benar diterapkan pada tahun 2025, program tersebut kemungkinan besar akan digantikan oleh program sekolah gratis.

Baca Juga: Diduga Melanggar Etika, Iptu Rudiana Akhirnya Berikan Tanggapan Soal Keterangan Enam Terpidana Kasus Kematian Vina-Eky

Namun, belum ada detail lebih lanjut mengenai bagaimana program sekolah gratis ini akan berjalan, terutama untuk sekolah-sekolah swasta.

Jadi, meskipun ada kekhawatiran KJP akan dihapus, bagi kamu yang sekarang terdaftar atau yang berencana untuk mendaftar, tetap bisa menjalani proses pendataan KJP Plus yang saat ini masih berlangsung.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# program sekolah gratis
# KJP Plus

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.