Update SP2D PKH dan BPNT Peralihan Pos ke KKS di SIKS-NG, Benarkah Siap Cair di Awal Oktober?

Pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS ATM Merah Putih Bank Himbara dan BSI
Pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS ATM Merah Putih Bank Himbara dan BSI

AYOJAKARTA.COM - KPM PKH murni, BPNT murni, dan KPM PKH+BPNT terus menunggu pencairan bansos reguler peralihan. 

Bansos PKH periode Juli-September dan BPNT untuk Juli-Agustus disalurkan secara bertahap melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara dan BSI. 

Hingga saat ini, beberapa daerah masih melaksanakan tahapan burekol (pembukaan rekening kolektif) untuk mendapatkan buku rekening dan KKS baru. 

Sebagai informasi, Kemensos resmi mengubah mekanisme penyaluran bansos PKH dan BPNT yang semula disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

Baca Juga: September Segera Usai, Cek Jadwal Pencairan KJP Plus Tahap I Oktober 2024 hingga Nominal Bantuan yang Diterima

Untuk pencairan periode mendatang, bansos PKH Juli-September dan BPNT Juli-Agustus disalurkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara. 

Kecuali bagi KPM yang berdomisili di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) masih memanfaatkan PT Pos Indonesia untuk penyaluran bansos PKH dan BPNT. 

Bansos PKH dan BPNT peralihan disalurkan kepada KPM yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera atau rentan miskin. 

Semua KPM wajib terdaftar di DTKS dan sudah dinyatakan layak sebagai penerima bantuan. 

Baca Juga: Relawan Jokowi Seret Roy Suryo ke Bareskrim, Desak Buktikan Akun 'FufuFafa' Milik Gibran dalam 1x24 Jam!

Target penerima bansos PKH adalah 10 juta KPM PKH murni dan KPM PKH+BPNT.

Sedangkan untuk BPNT disalurkan kepada 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT+PKH.

Lalu berapa nominal pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan, apakah ada perubahan karena beralih dari PT Pos Indonesia ke KKS?

Berdasarkan informasi resmi Kemensos, bansos PKH dan BPNT peralihan tidak mengalami perubahan nominal pencairan.

Dana bansos yang diterima tetap sama walaupun mengalami perubahan agen penyalurannya.

Berikut nominal pencairan bansos PKH Juli-September peralihan.

- Kategori anak SD sederajat Rp225 ribu

- Kategori anak SMP sederajat Rp375 ribu

- Kategori anak SMA, SMK Sederajat Rp500 ribu

- Kategori lansia usia 60 tahun ke atas Rp600 ribu

 Baca Juga: PKH dan BPNT Peralihan Pos ke KKS Sukses Burekol, Cair Awal Oktober 2024? KPM Gigit Jari Karena Status Penerima Tiba-tiba Non Aktif 

- Kategori penyandang disabilitas berat Rp600 ribu

- Kategori Ibu hamil Rp750 ribu

- Kategori anak usia dini (0-6 tahun) Rp750 ribu

- Kategori korban pelanggaran HAM berat Rp2,7 juta

Sedangkan untuk bansos BPNT periode Juli-Agustus disalurkan kepada KPM dengan nominal pencairan Rp400 ribu. 

Lalu bagaimana progres tahapan pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan PT Pos Indonesia ke KKS ATM Merah Putih Bank Himbara dan BSI? 

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Ini Jadwal Cair Bansos PKH dan BPNT September-Oktober 2024

Dikutip AyoJakarta.com dari unggahan video di kanal YouTube Diary Bansos, hari Selasa (1/10/2024), terpantau di SIKS-NG di menu final closing, masih tertulis keterangan Burekol

Hal ini menandakan mayoritas daerah masih belum menyelesaikan proses burekol (pembukaan rekening kolektif). 

Memang, untuk proses Burekol membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak bank penyalur harus memandu secara langsung proses pembukaan rekening. 

Perbankan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat mengundang hadirkan KPM di titik-titik komunitas baik kantor kelurahan atau balai desa untuk melaksanakan burekol. 

Jika proses Burekol sukses dan selesai maka KPM akan didampingi oleh pendamping sosial akan menerima buku rekening dan KKS baru untuk mengambil pencairan bansos jika sudah dicairkan. 

Jika proses Burekol selesai nantinya pihak Pusdatin akan langsung memproses tahapan selanjutnya yaitu verifikasi cek rekening. 

Baca Juga: KPM akan Dibanjiri Bansos, Apa Saja Bantuan yang akan Cair di Bulan Oktober?

Jika rekening KPM tidak menemui kendala pengecekan maka Pusdatin akan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang akan terupdate. 

Kolom monitor salur bansos SIKS-NG akan muncul keterangan "Sudah SPM" dan akan dilanjutkan ke tahapan SP2D. 

Jika data bayar turun atau SP2D selesai dilakukan maka muncul keterangan Sudah SP2D di SIKS-NG. 

Nantinya nama penerima bansos lengkap dengan kategori yang dimiliki (khusus untuk KPM PKH) dan nominal yang diterima bisa dicek di SIKS-NG.

Setelah proses SP2D, maka Pusdatin akan menerbitkan instruksi pemindah bukuan dari rekening Kemensos ke rekening bank Penyalur atau Standing Instruction (SI). 

Baca Juga: Bansos BPNT September-Oktober 2024 Sudah Cair, Benarkah? Cek Kebenarannya di Sini

Tahapan SI juga terupdate di SIKS-NG dan jika muncul keterangan "Sudah SI" maka KPM bersiap untuk menerima pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan. 

Tidak lebih dari tujuh hari setelah proses SI terupdate di SIKS-NG, pihak bank penyalur (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI khusus untuk KPM di wilayah Provinsi Aceh) akan melakukan top up saldo bantuan PKH dan BPNT ke masing-masing KKS KPM. 

Jika di awal Oktober, tahapan pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan masih Burekol maka diestimasikan bansos PKH dan BPNT peralihan akan dicairkan di pertengahan atau akhir Oktober 2024. 

Bagi KPM yang ingin mengecek daftar penerima dan status pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan maka bisa bertanya langsung ke pendamping sosial atau operator SIKS-NG di desa. 

Atau bisa juga KPM memanfaatkan fasilitas perbankan mobile banking di setiap bank penyalur yaitu Livin by Mandiri, BRI-mo, BNI mobile, dan BSI mobile untuk memantau pencairan bansos PKH dan BPNT peralihan. 

Nantinya jika sudah ada pencairan, akan otomatis muncul notifikasi di masing-masing aplikasi m-banking yang dimiliki sehingga lebih efisien. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# KKS

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).