Menanti Pencairan PKH dan BPNT Tahap 5, Kapan Dana Akan Masuk ke Rekening KKS?

Ilustrasi bantuan sosial PKH dan BPNT
Ilustrasi bantuan sosial PKH dan BPNT

AYOJAKARTA.COM — Bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pencairan tahap kelima kini sudah mulai dilakukan dan dijadwalkan akan cair secara bertahap.

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau untuk tetap bersabar menunggu PKH tahap lima serta alokasi BPNT September dan Oktober 2024.

Pencairan ini dilakukan secara bertahap dan tak serentak di seluruh wilayah sehingga mungkin ada beberapa daerah yang akan cair lebih lambat dibandingkan daerah lain.

Bagi para KPM yang belum menerima dana bantuan ini diharapkan bersiap karena ada peluang bantuan akan masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mulai besok.

Diharapkan pula agar KPM memantau informasi pencairan dari pendamping masing-masing sebelum melakukan pengecekan saldo di ATM.

Baca Juga: Selamat SP2D Sudah Turun, Apakah untuk Bansos PKH BPNT Peralihan dari PT Pos ke Kartu KKS? Cek Faktanya di Sini!

Pencairan Bertahap hingga Akhir Oktober 2024

Kementerian Sosial telah mengumumkan bahwa pencairan PKH tahap kelima dan BPNT untuk September dan Oktober 2024 akan berlangsung secara bertahap dan menyeluruh.

Bagi KPM yang sudah terdaftar di data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana bantuan diprediksi akan cair paling lambat pada akhir Oktober 2024.

Namun bagi beberapa penerima yang belum terdaftar, pencairan mungkin akan berlangsung di termin terakhir.

Baca Juga: Surat Undangan Dibagi! Ini Daftar Daerah yang Mendapat Pembagian KKS Baru, PKH dan BPNT Peralihan Pos Cair Serentak Minggu Ini?

Bagi yang sudah menerima bantuan, pencairan ini merupakan langkah lanjutan untuk membantu mencukupi kebutuhan dasar.

Para KPM diharapkan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pokok seperti sembako, pendidikan atau kebutuhan lain yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Sebelum melakukan pencairan, KPM diingatkan untuk memegang KKS secara mandiri dan tak menyerahkan kartu tersebut kepada pihak lain termasuk pendamping.

Baca Juga: Presiden Baru Akan Segera Dilantik, Apakah Bansos PKH BPNT Bakal di Stop Atau Lanjut? KPM Jangan Panik, Ini Kata Petugas

Hal ini bertujuan untuk mencegah potongan yang tak jelas atau pungutan liar.

Semua KPM diimbau untuk mengambil sendiri dana bantuan di ATM agar tak terjadi penyalahgunaan atau pengurangan dana yang dapat merugikan.

Selain itu, para KPM harus memastikan bahwa bantuan yang diterima sudah sesuai dengan hak mereka dan tak mengalami potongan.

Bantuan yang dicairkan diharapkan utuh agar tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Baca Juga: Hore! 6 Bansos Lanjut Disalurkan pada Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Bantuan untuk KPM PKH dan BPNT Rp5 Juta

Bagi yang menunggu pencairan, Kementerian Sosial memastikan bahwa proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga semua KPM yang terdaftar menerima hak mereka.

KPM yang sudah masuk dalam daftar SP2D di berbagai wilayah baik di wilayah 1, 2, maupun 3 akan mendapatkan bantuan sesuai jadwal.

Pencairan ini mencakup wilayah secara bertahap sehingga jadwal di setiap daerah bisa berbeda.

Masyarakat diminta terus memantau perkembangan pencairan bantuan melalui pendamping PKH atau media resmi dari pemerintah setempat.

Baca Juga: RAMAI! Bantuan PKH dan BPNT Tak Lagi Cair Usai Ganti Presiden? Ini 3 Bansos yang Bakal Tetap Ada di Era Prabowo-Gibran

Kementerian Sosial juga menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan secara bijak.

Dana PKH dan BPNT diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga.

Penggunaan dana yang bijak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga serta mendukung pencapaian tujuan program bantuan sosial ini.

Bagi KPM yang masih menunggu pencairan, teruslah bersabar dan pantau perkembangan dari pendamping PKH.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kementerian Sosial
# KPM
# PKH
# BPNT
# KKS

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).