Cair Mei! 22 Juta KPM Siap Menerima Dana Rp900.000 dan Beras 10 Kg Khusus di Daerah Ini

Bantuan sosial pertama yang dijadwalkan cair adalah Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025
Bantuan sosial pertama yang dijadwalkan cair adalah Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025

AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Indonesia diproyeksikan akan mempercepat proses pencairan lima bantuan sosial pada bulan Mei 2025, memberikan kabar baik bagi masyarakat yang saat ini masih menunggu bantuan tersebut.

Bantuan sosial pertama yang dijadwalkan cair adalah Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025.

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang disalurkan setiap tiga bulan sekali, dikhususkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih maupun melalui PT Pos Indonesia.

Baca Juga: KKS Merah Putih Sudah Bisa Dicek? Ini Informasi Penting bagi KPM PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025

Pencairan PKH tahap kedua ini akan dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia, disesuaikan dengan kapasitas administratif dan logistik penyaluran di masing-masing daerah.

Sementara itu, bantuan kedua yang akan dicairkan adalah bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan, yang merupakan kelanjutan dari penyaluran sebelumnya pada Januari, Februari, dan Maret 2025.

Program bantuan beras 10 kg ini diperkirakan akan berlanjut hingga Juni 2025, mencakup sekitar 22 juta KPM di seluruh Indonesia, dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah di tengah fluktuasi harga bahan pokok.

Baca Juga: Bank Mandiri Cair Duluan! Dana Rp400.000 Bantuan PKH BPNT Tahap 2 Mulai Disalurkan, Benarkah Bukan Rp600.000?

Bantuan sosial ketiga yang akan disalurkan pada Mei 2025 adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan untuk mendukung biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pencairan PIP ini merupakan kelanjutan dari proses pencairan yang telah dimulai pada April 2025, dan dikhususkan bagi KPM yang anak-anaknya telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) nominasi pencairan PIP tahun 2025 serta telah melakukan aktivasi rekening penerima.

Bantuan sosial keempat yang akan dicairkan adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025 dengan total nilai Rp600.000 per KPM.

Baca Juga: PKH, BPNT, Bantuan Beras 10 Kg, PIP, dan BLT Dana Desa Siap Disalurkan, Cek Jadwal Resminya

Pencairan BPNT tahap kedua ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pencairan PKH tahap kedua, sehingga KPM yang menerima kedua bantuan tersebut dapat mengecek saldo KKS mereka pada periode yang sama.

Sistem penyaluran yang terintegrasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi bantuan sosial, sekaligus memudahkan para penerima dalam mengakses bantuan yang menjadi hak mereka.

Bantuan sosial kelima yang diprediksi akan dicairkan pada Mei 2025 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Program ini merupakan bagian dari alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2025, setiap KPM yang memenuhi syarat akan menerima BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan, dan pencairan pada bulan Mei 2025 diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum menerima bantuan tersebut pada bulan-bulan sebelumnya.

Baca Juga: Siapkan Diri! PKH, BPNT, dan PIP Mulai Disalurkan Secara Bersamaan di Bulan Mei 2025

Dengan pencairan kelima bantuan sosial ini pada Mei 2025, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, meningkatkan taraf hidup mereka, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar.

Seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan melalui peningkatan daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# PKH
# pencairan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.