AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Indonesia resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk periode Juni-Juli 2025, menyasar sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan beras ini merupakan salah satu program stimulus ekonomi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan membantu daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan beras yang diterima mencapai 20 kg.
Total anggaran yang disiapkan untuk bansos beras ini diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun.
Daerah prioritas penerima bantuan beras 20 KG
Penyaluran bantuan beras difokuskan pada daerah prioritas seperti wilayah 3TP dan Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, yang mengalami kenaikan harga beras tinggi dan kesulitan akses pangan.
“daerah-daerah yang disalurkan itu sebenarnya preferensi kita ya daerah-daerah yang agak jauh ya seperti Indonesia Timur seperti Papua Maluku dan NTT,” ungkap Arief Prasetyo Adi, Ketua Badan Pangan Nasional yang dikutip dari Metro TV pada Senin 9 Juni 2025.
Bantuan beras ini berasal dari stok Bulog yang mencapai 4 juta ton, dengan kualitas beras yang dijamin baik.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Buat Gebrakan Baru Siapkan BPJS untuk Hewan Peliharaan, Seperti Apa?
Sementara, penyaluran beras ini akan didistribusikan ke titik-titik lokal seperti balai desa atau kantor kelurahan.
Selain bantuan beras, pemerintah juga memberikan bantuan tunai tambahan sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga total bansos tunai mencapai Rp400.000 untuk dua bulan, yang langsung disalurkan ke rekening KKS penerima.
Adapun penerima bansos ini adalah keluarga yang terdaftar dan terverifikasi dalam Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTESN) dengan data yang terus diperbarui oleh dinas sosial daerah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa percepatan pencairan bansos. ***

Share this article
Total anggaran yang disiapkan untuk bansos beras ini diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun.