Pengumuman Penting! Ini Hasil Pengecekan Saldo PKH dan BPNT Tahap Kedua April-Juni 2025 per 5 Mei 2025

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sedang menantikan pencairan
Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sedang menantikan pencairan

AYOJAKARTA.COM -- Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sedang menantikan pencairan bantuan tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025 perlu mengetahui bahwa hingga saat ini, saldo bantuan tersebut belum tersedia pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.

Berdasarkan hasil pengecekan terkini yang telah dilakukan, kartu KKS para penerima menunjukkan saldo masih kosong atau nol, yang mengindikasikan bahwa proses pencairan bantuan sosial tahap kedua belum dimulai.

Kondisi ini terjadi karena Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar legal pencairan bantuan belum diterbitkan oleh pihak berwenang, dan status data penerima pada sistem verifikasi online belum menunjukkan keterangan "SI" (Siap Salur), yang merupakan prasyarat utama sebelum dana dapat ditransfer ke rekening penerima.

Baca Juga: Jika Vasektomi Jadi Salah Satu Syarat Penetapan Penerima Bansos, Akankah Asa Para KPM PKH dan BPNT Binasa?

Oleh karena itu, para KPM diimbau untuk tidak terburu-buru melakukan pengecekan saldo melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau mendatangi agen penyalur.

Hal ini mengingat proses administratif pencairan masih berlangsung di tingkat pusat dan belum ada kepastian waktu kapan dana akan tersedia di rekening masing-masing penerima.

Sebelum bantuan PKH dan BPNT tahap kedua dapat dicairkan ke rekening penerima, terdapat serangkaian mekanisme administratif yang harus dilalui.

Dimulai dengan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Sosial untuk menetapkan daftar KPM yang berhak menerima bantuan tahap kedua termin pertama, yang mana SK tersebut hanya diberikan kepada KPM yang datanya telah tervalidasi dengan baik dalam sistem.

Baca Juga: Cair Mei! 22 Juta KPM Siap Menerima Dana Rp900.000 dan Beras 10 Kg Khusus di Daerah Ini

Setelah SK diterbitkan, langkah berikutnya adalah pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar legal bagi bank penyalur (Bank Himbara) untuk mentransfer dana bantuan ke rekening KPM yang telah tercantum dalam data bayar SP2D.

Proses ini membutuhkan waktu untuk koordinasi dan verifikasi data antara Kementerian Sosial, KPPN, dan bank penyalur, sehingga pencairan tidak dapat dilakukan secara instan dan memerlukan kesabaran dari para penerima manfaat yang sudah sejak lama menantikan bantuan tersebut.

Meskipun demikian, kabar baiknya adalah proses pencairan PKH dan BPNT tahap kedua ini diperkirakan akan segera dimulai dalam waktu dekat, baik bagi KPM yang menerima melalui Kartu KKS Merah Putih maupun yang menerima melalui PT Pos Indonesia.

Baca Juga: KKS Merah Putih Sudah Bisa Dicek? Ini Informasi Penting bagi KPM PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025

Bagi para KPM PKH dan BPNT yang menunggu pencairan tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025, disarankan untuk tetap memantau status pencairan melalui saluran informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pendamping PKH setempat, dan juga memastikan bahwa data mereka telah terverifikasi dengan benar pada sistem.

Pengecekan status data secara online pada platform Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dapat menjadi indikator awal bagi KPM untuk mengetahui apakah nama mereka sudah masuk dalam daftar penerima yang akan dicairkan.

Dengan memperhatikan apakah keterangan status sudah berubah menjadi "SI" yang menandakan data telah siap untuk disalurkan.

Para KPM juga dianjurkan untuk memastikan bahwa Kartu KKS Merah Putih mereka dalam kondisi aktif dan tidak terblokir, serta nomor PIN masih dapat digunakan, sehingga ketika dana bantuan telah ditransfer, mereka dapat segera melakukan penarikan atau pembelanjaan tanpa kendala.

Baca Juga: Bank Mandiri Cair Duluan! Dana Rp400.000 Bantuan PKH BPNT Tahap 2 Mulai Disalurkan, Benarkah Bukan Rp600.000?

Dengan kesabaran dan kesiapan administratif dari para penerima, diharapkan proses pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025 dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# pencairan
# tahap kedua

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.