Khawatir Status KPM PKH dan BPNT Terhapus karena Belum Dikunjungi Petugas Ground Checking DTSEN? Ini Solusinya!

Baru mencapai 50 persen dari data tersedia, pelaksanaan Ground Checking DTSEN sebagai acuan bansos PKH dan BPNT untuk sementara dihentikan.
Baru mencapai 50 persen dari data tersedia, pelaksanaan Ground Checking DTSEN sebagai acuan bansos PKH dan BPNT untuk sementara dihentikan.

AYOJAKARTA.COM -- Meski baru mencapai 50 persen dari data tersedia, pelaksanaan Ground Checking DTSEN sebagai acuan bansos PKH dan BPNT untuk sementara dihentikan.

Sejalan dengan dimulainya penundaan pelaksanaan survei Ground Checking DTSEN, kabar gembira mulai menyapa KPM bansos reguler baik PKH dan BPNT.

Sebab penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua atau periode salur April-Juni yang mulai mengacu pada DTSEN akan mulai dilakukan.

Baca Juga: Update Bansos PKH dan BPNT April 2025: Saldo Rp600 Ribu Mulai Masuk ke Kartu KKS Mandiri dan BSI

Namun demikian, kekhawatiran justru muncul di tengah KPM bansos PKH dan BPNT yang belum sempat dikunjungi oleh Petugas PKH atau Pendamping Sosial.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemensos memastikan proses survei DTSEN akan terus dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan sasaran penerimaan bansos.

Lantaran belum sempat menerima kunjungan saat survey DTSEN, banyak KPM PKH dan BPNT yang mempertanyakan statusnya sebagai penerima bantuan di tahap dua.

Terkait semakin merebaknya kekhawatiran yang dialami oleh sebagian KPM PKH dan BPNT menjelang penyaluran tahap kedua, berikut adalah informasi yang perlu diketahui.

Baca Juga: Update Perubahan Bansos 2025: DTSEN Kini Jadi Acuan Baru Penyaluran PKH dan BPNT, Kamu Sudah Termasuk?

Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kemensos terkait agenda pendataan DTSEN per triwulan, KPM PKH dan BPNT yang belum didatangi tidak perlu kuatir.

Mengacu pada DTSEN yang mulai diberlakukan, status sebagai KPM PKH atau BPNT akan disesuaikan dengan berbagai ketentuan dan pertimbangan.

Adapun pertimbangan mendasar bagi para KPM PKH dan BPNT yang belum menjalani survey DTSEN adalah kelayakan sebagai penerima bantuan.

Untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan di tahap kedua, masing-masing KPM harus memiliki komponen bantuan serta tidak terindikasi salah sasaran atau dinyatakan layak.

Baca Juga: Hore! Kemensos Percepat Penyaluran Bansos: PKH, BPNT, dan PIP Bisa Cair di Bulan April - Mei 2025

KPM bansos PKH dan BPNT yang sempat menerima bantuan di tahap pertama dan belum dikunjungi petugas Ground Checking serta dinyatakan layak, tetap memiliki peluang.

Mengingat proses pemeriksaan langsung atau Ground Checking bersifat rutin, penting bagi penerima bansos di tahap kedua untuk mempersiapkan diri.

Sebab hasil pengecekan atau Ground Checking di tahap selanjutnya, tidak menjamin status sebagai penerima bansos tetap efektif atau berpotensi dihapus.

Baca Juga: Bansos Pendidikan Bertambah Lagi karena Program Sekolah Rakyat Siap Dibuka di Tahun Ajaran 2025-2026, Ini Ketentuannya

Selain tertuju kepada KPM yang belum menerima kunjungan survey DTSEN, hal serupa juga perlu dilakukan bagi penerima bansos tahap kedua serta sudah menjalani Ground Checking.

Guna memastikan status sebagai penerima bansos di tahap kedua atau periode salur April-Juni, masing-masing calon KPM dapat mengakses melalui situs resmi Cek Bansos.

Bagi KPM yang memenuhi seluruh kriteria dan ketentuan sesuai dengan DTSEN, dipastikan akan tetap terdata sebagai penerima bansos di tahap selanjutnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTSEN
# PKH
# BPNT
# Ground Checking

News Update

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.