Bansos PKH dan BPNT Tahap I Metode Salur Via PT Pos Indonesia Sudah Mulai Disalurkan, Jangan Kaget Jika Mengalami Ini

Setelah menyapa KPM PKH dan BPNT metode salur kartu KKS, kabar gembira kini dialami oleh penerima bansos melalui PT Pos Indonesia.
Setelah menyapa KPM PKH dan BPNT metode salur kartu KKS, kabar gembira kini dialami oleh penerima bansos melalui PT Pos Indonesia.

AYOJAKARTA.COM – Setelah menyapa KPM PKH dan BPNT metode salur kartu KKS, kabar gembira kini dialami oleh penerima bansos melalui PT Pos Indonesia.

Sebagaimana dengan pemilik kartu KKS, jumlah nominal yang akan diterima oleh setiap KPM PKH dan BPNT juga disesuaikan dengan komponen bantuan.

Adapun jumlah nominal bansos PKH dan BPNT yang disalurkan kepada para KPM melalui PT Pos Indonesia, umumnya berkisar sebesar Rp600,000.

Jumlah bantuan senilai Rp600,000, merupakan hasil akumulasi total bantuan periode salur tahap I atau Januari-Maret atau Rp200,000 setiap bulan.

Namun demikian, tidak sedikit KPM bansos PKH dan BPNT metode salur PT Pos Indonesia yang mengalami perbedaan penerimaan jumlah bantuan dengan periode sebelumnya.

Baca Juga: PT Pos Siapkan Undangan Pencairan, Penyaluran Bansos Ditargetkan Rampung Sebelum Ramadhan

Meski tidak mengalami perbedaan komponen dengan periode sebelumnya, hal tersebut sempat mendapat berbagai tanggapan.

Terkait dengan adanya perubahan jumlah nominal bantuan yang diterima oleh sejumlah KPM, terdapat beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebab.

Penyebab pertama berkurangnya jumlah nominal bantuan dari periode sebelumnya, bisa jadi karena merupakan dampak transisi dari DTKS menjadi DTSE.

Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Saefullah Yusuf selaku Menteri Sosial, DTSE merupakan standar baku yang akan dijadikan acuan pada tahun 2025.

Dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, DTSE merupakan hasil pemutakhiran dari DTKS, P3KE, BKKBN serta melibatkan Badan Pusat Statistik.

Baca Juga: JUMAT BERKAH! Bansos BPNT Tahap 1 2025 Cair di KKS Bank BRI, KPM Sudah Bisa Cek Saldo Secara Berkala

Disamping karena dampak transisi DTKS ke DTSE, penurunan jumlah nominal bansos yang diterima KPM metode salur PT Pos Indonesia juga dapat terjadi karena ketimpangan data.

Sebagai akibat adanya ketimpangan data yang kurang sesuai, hal tersebut berpotensi mendatangkan dampak pada jumlah komponen KPM.

Dugaan tersebut juga dapat diketahui melalui aplikasi Cek Bansos yang hingga saat ini masih menunjukkan status lawas atau periode salur November-Desember 2024.

Meski di aplikasi Cek Bansos belum terjadi perubahan status, namun faktanya sejumlah KPM sudah memperoleh Surat Undangan pencairan oleh PT Pos Indonesia.

Perbedaan antara aplikasi Cek Bansos dengan terbitnya surat undangan, mengindikasikan masih berlangsungnya proses penyesuaian sistem.

Baca Juga: Jelang Ramadhan Pencairan Bansos Disesuaikan, Gus Ipul Sebut Target Graduasi ke Program Pemberdayaan Capai 3,3 Juta Keluarga

Selain itu, beberapa KPM BPNT Murni juga bersyukur karena pada pencairan bansos tahap I statusnya sudah termasuk sebagai PKH Murni.

Sehingga jumlah bantuan yang diterima menjadi lebih besar dari penerimaan bansos di periode sebelumnya.

Meski masih ada kendala, pemerintah memastikan para KPM yang sudah memiliki By Name By Address atau BNBA akan memperoleh bansos PKH serta BPNT.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.