Asyik! Penerima PKH dan BPNT Dapat Bansos Tambahan yang Cair Jelang Ramadan 2023, Apakah Itu?

Ilustrasi  bantuan PKH dan BPNT
Ilustrasi bantuan PKH dan BPNT

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) regular.

Bansos tersebut berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penyaluran bantuan ini memang sedikit terlambat dari jadwal yang seharusnya yang tertuang dalam juknis.

Seharusnya penyaluran bansos sudah dilakukan pada minggu pertama bulan Februari lalu tetapi baru terealisasi pada Maret 2023.

Meski demikian, ada kabar gembira bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT karena pemerintah akan memberikan bansos tambahan yang cair jelang Ramadan 2023.

Baca Juga: KUR BRI 2023 Resmi Dibuka, Ini Tanggal yang Tepat untuk Ajukan Pinjaman Agar Cepat Diproses dan Langsung Cair!

Penerimaan bansos ini diperuntukan bagi KPM PKH dan BPNT yang masuk dalam desil terbawah Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3/2023).

“Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan, demikian pula untuk bantuan telur dan ayam,” ujar Airlangga Hartarto dikutip ayojakarta.com dari YouTube Bank Indonesia, Sabtu (11/3/2023).

“Ini sedang diatur regulasinya akan diberikan dalam bentuk tiga bulan, terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan BPNT,” imbuhnya.

Baca Juga: Hore! Bansos PKH Tahap 1 dan BPNT Sudah Cair Awal Maret, Pencairan Lebih Mudah Bisa Lewat ATM atau Kantor POS

Ia juga mengingatkan aka nada survei terkait kemiskinan terhadap masyarakat yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2023 ini.

Menurutnya jika tiga bulan tersebut bisa berjalan maka diharapkan bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat.

Terkait dengan waktu penyaluran bantuan tersebut, Airlangga Hartarto menyebut bahwa bansos akan dilaksanakan pada bulan Maret, April dan Mei tahun 2023.

“Kami mengingatkan bahwa bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan sehingga tentu diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat,” kata Airlangga Hartarto.

“Bantuan sosial ini akan dilaksanakan di bulan Maret, April dan Mei,” imbuhnya.

Baca Juga: ASYIK! Saldo PKH 2023 Tahap 1 Sudah Cair! Ada 3 Pilihan Mekanisme Penyaluran untuk KPM, Apa Saja?

Alasan lainnya adalah untuk membantu kesejahteraan bagi para petani di tengah produksi beras yang meningkat pada bulan Maret dan April.

Adanya harga beras yang tinggi diharapkan dapat membantu petani mengingat menjelang bulan Ramadan dan lebaran harga bahan pokok kian meningkat.

Sehingga jumlah dan harganya tetap akan terjaga stabilitasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Program Keluarga Harapan (PKH)
# Maret 2023
# Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
# Ramadan 2023
# Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
# bansos
# Kementerian Sosial
# PKH
# BPNT
# Airlangga Hartarto

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.