Awas iPad Ilegal! Kenali 4 Ciri-Cirinya agar Tak Ketipu dan Berurusan dengan Hukum

iPad Mini 6 | iPad ilegal biasanya merupakan barang bekas curian, diretas, atau dimodifikasi sehingga melanggar ketentuan Apple.
iPad Mini 6 | iPad ilegal biasanya merupakan barang bekas curian, diretas, atau dimodifikasi sehingga melanggar ketentuan Apple.

AYOJAKARTA.COM - Ingin beli iPad murah? Hati-hati, bisa jadi Anda terjebak dengan barang ilegal!

Sebagai gambaran, harga iPad paling murah yang dikutip dari situs resmi ibox adalah sekitar Rp5 jutaan. Misalnya iPad (Generasi ke-9) di banderol Rp5.599.000. Kemudian iPad (Generasi ke-10) seharga Rp7.799.000.

Sementara iPad Pro terbaru (Generasi ke-6) seharga Rp14.799.000.

Jadi jika Anda menemukan iPad yang dijual jauh dari harga tersebut, harus berhati-hati. Siapa tahu iPad tersebut ilegal.

iPad ilegal biasanya berupa barang curian, diretas, atau dimodifikasi sehingga melanggar ketentuan Apple. Akibatnya, selain berisiko keamanan, Anda juga bisa menghadapi masalah hukum dan performa yang buruk.

Baca Juga: 10 Tips Mengurangi Waktu Scrolling HP, Nomor 9 Paling Penting Dilakukan tapi Jarang Disadari

Berikut adalah 4 ciri-ciri iPad ilegal yang dikutip dari situs resmi Apple.

1. Terkunci dengan Apple ID atau kata sandi tidak dikenal: Anda tidak bisa keluar atau mengatur ulang perangkat.

2. Sudah di-jailbreak: Bisa menjalankan aplikasi atau software tidak resmi yang tidak disetujui Apple.

3. Tampered: Nomor seri dihilangkan atau diganti, perangkat keras diganti dengan komponen palsu.

4. Harga sangat murah: Biasanya dijual jauh di bawah harga pasaran oleh penjual tak resmi, seperti online marketplace.

Jika curiga dengan iPad Anda, segera ke Apple atau pihak berwajib setempat.

Risiko Menggunakan iPad Ilegal

Perlu diingat bahwa menggunakan iPad ilegal berisiko tinggi. Berikut adalah beberapa risiko yang dapat terjadi:

1. Keamanan data terancam

iPad ilegal biasanya tidak dilengkapi dengan fitur keamanan terbaru dari Apple. Akibatnya, data pribadi Anda, seperti foto, video, dan dokumen, bisa diakses oleh orang lain. Selain itu, iPad ilegal juga lebih rentan terhadap serangan malware dan virus.

2. Bermasalah hukum

Membeli iPad ilegal merupakan tindakan ilegal. Jika Anda ketahuan menggunakan iPad ilegal, Anda bisa dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau hukuman penjara.

3. Performa perangkat buruk

iPad ilegal biasanya memiliki performa yang buruk. Hal ini karena iPad ilegal telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi aslinya. Selain itu, iPad ilegal juga sering mengalami masalah perangkat keras, seperti kerusakan layar atau baterai.

Baca Juga: 4 Cara Mudah Ngecas Handphone yang Belum Support Fast Charging Biar Cepat Penuh, Begini Tutorialnya

Untuk menghindari risiko menggunakan Ipad ilegal, belilah di penjual resmi Apple atau retailer terpercaya.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat terhindar dari risiko menggunakan Ipad ilegal.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ilegal
# iPad
# ciri

News Update

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani