AYOJAKARTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program unggulan yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menyasar secara khusus kepada siswa sekolah dari jenjang SD hingga SMA, MBG telah berulang kali menjadi sorotan.
Selain karena jenis menu makanan yang disajikan, MBG juga ditengarai menyimpan beragam permasalahan.
Persoalan yang telah berulang kali menyedot perhatian publik adalah kasus keracunan serta potensi terjadinya penggelapan biaya pengadaan program MBG.
Baca Juga: Ngaku Dukung Program MBG Prabowo, Bill Gates Kini Mau Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia
Salah satu dugaan potensi terjadinya penyalahgunaan dana, sempat menjadi polemik saat dapur MBG di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan mencuat ke permukaan.
Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, Harly Dana selaku kuasa hukum dari pemilik dapur MBG memberikan penjelasan.
Menurut Dana, salah satu penyebab kliennya memutuskan untuk berhenti beroperasi saat itu adalah karena proses pembayaran yang tidak sesuai dengan harapan dan transparan.
Akibat minimnya transparansi tersebut, Dana menyebut kliennya mengalami kerugian hingga hampir mencapai Rp1 miliar.
Baca Juga: Siapa Bill Gates? Viral Usai Tinjau MBG ke SDN Jati 03 Pulogadung bersama Presiden Prabowo Subianto
“Setelah kisruh panjang, Yayasan baru membayar sebesar Rp375.653,000, dan bukan Rp900 juta,” ungkap Dana saat menjadi narasumber di sebuah siniar.
Jumlah pembayaran tersebut menurut Dana juga masih dinilai kurang transparan, mengingat pihak yayasan tidak memberikan rincian.
Meski saat ini Dapur MBG milik kliennya telah kembali beroperasi, Dana merinci sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara program MBG.
Selain perlu dilakukan transparansi menyangkut hak dan kewajiban, Dana juga menilai penting bagi Badan Gizi Nasional melakukan fungsi pengawasan.
Sehingga permasalahan yang sempat dialami oleh kliennya, tidak lagi terjadi pada dapur MBG lainnya dan program bisa menjangkau lebih luas.
Menurut Dana, salah satu hal paling mendatangkan pertanyaan adalah besaran nilai rupiah dari setiap porsi yang harus dipenuhi oleh kliennya.
“Kita memasak dan dikirim dengan driver, tapi kita tidak boleh tahu berapa jumlah makanan yang diterima oleh sekolah, kita tidak pernah tahu itu,” imbuhnya.
Sehubungan dengan situasi keuangan yang dialami oleh dapur Mitra MBG Kalibata, Yeka Hendra Fatika selaku ombudsman RI memberi tanggapan.
Baca Juga: Bikin Geleng Kepala! Daftar 5 Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Terbaru Ada di Cianjur
Menurut Yeka, program MBG merupakan program yang baik bagi siswa atau pelajar sehingga seluruh rangkaian prosesnya perlu benar-benar diawasi.
Selain karena peluang terjadinya korupsi yang relatif besar, kualifikasi para pihak yang terlibat dalam program MBG juga wajib diperhatikan.
Adanya dugaan pungutan Rp2,500 dari setiap porsi yang disediakan dapur Mitra MBG, menurut Yeka bisa menjadi indikasi terjadinya korupsi.***

Share this article
Menyasar secara khusus kepada siswa sekolah dari jenjang SD hingga SMA, MBG telah berulang kali menjadi sorotan.