NIK 2 Anak Anies Baswedan Dicatut Dukung Dharma Pongrekun, Sudah Batal Pilgub Jadi Korban Juga?

AYOJAKARTA.COM - Berita pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun ramai digunjingkan di media sosial.

Rupanya hal itu dialami juga oleh keluarga Anies Baswedan.

Dia mengungkapkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dua anaknya dicatut dalam daftar pendukung calon gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun.

Pernyataan ini disampaikan Anies melalui akun X (dulu Twitter) miliknya, yang langsung memicu perhatian publik.

Dalam cuitannya, Anies menulis, "Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)"

Unggahan ini langsung mendapat respons luas dari netizen yang turut prihatin dan mempertanyakan bagaimana data pribadi bisa disalahgunakan seperti itu.

Selain kedua anaknya, Anies juga mengungkap bahwa NIK adiknya serta beberapa anggota tim yang bekerja bersamanya juga mengalami hal serupa.

Baca Juga: Jessica Wongso Bebas Bersyarat Hari ini, Otto hasibuan Gelar Konferensi Pers

Ini menambah daftar panjang kasus penyalahgunaan NIK yang telah meresahkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Kejadian ini memicu kekhawatiran publik tentang keamanan data pribadi di Indonesia, terutama menjelang pemilu.

Banyak pihak yang mulai mempertanyakan bagaimana data yang seharusnya terlindungi dapat begitu mudahnya dicatut untuk kepentingan politik tertentu.

Di tengah polemik ini, aktivitas pemilu mengimbau masyarakat untuk memeriksa apakah NIK mereka "aman" atau telah dicatut untuk mendukung calon tertentu.

Baca Juga: Usut Sebab Kematian Dokter Muda Program Dokter Spesialis, Menkes Kirim Tim Audit Ke UNDIP

Untuk memeriksa apakah NIK Anda 'aman' bisa dicek di

- https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung

Meski demikian, kekhawatiran publik masih belum mereda.

Banyak yang menuntut tindakan lebih lanjut dari pemerintah dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa data pribadi warga negara tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Beberapa pakar juga menyerukan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kasus ini menjadi sorotan penting menjelang pilgub Jakarta yang semakin memanas.