Buntut Aksi Kuat Maruf yang Laporkan Ketua Majelis Hakim, Komisi Yudisial Buka Suara Beri Tanggapan Ini

Buntut Aksi Kuat Ma’ruf yang Laporkan Ketua Majelis Hakim, Komisi Yudisial Buka Suara Beri Tanggapan Ini
Buntut Aksi Kuat Ma’ruf yang Laporkan Ketua Majelis Hakim, Komisi Yudisial Buka Suara Beri Tanggapan Ini

AYOJAKARTA.COM – Tim Kuasa Hukum Kuat Maruf disebut tengah melaporkan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso.

Laporan yang dilayangkan oleh Tim Kuasa Hukum Kuat Maruf ke Komisi Yudisial adalah mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Menanggapi laporan tersebut, Komisi Yudisial buka suara dengan mengatakan pihaknya akan memproses laporan dari Kuat Maruf.

Baca Juga: Panglima TNI Sebut Kasus Asusila Paspampres dengan Prajurit Wanita Bukan Pemerkosaan Melainkan Hal Ini ...

Kuasa Hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan melaporkan hakim Wahyu Iman Santoso lantaran hakim menyebut kliennya kerap berbohong di muka sidang.

Irwan menilai sikap dan perilaku hakim yang diduga melanggar etika telah disiarkan secara luas dan dipublikasikan di sejumlah media.

Pihaknya menganggap hal tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap kredibilitas Kuat, akan tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas dan independensi institusi pengadilan.

Menurut Irwan, tindakan hakim yang diduga melanggar kode etik sesuai dengan pasal 1 8 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Baca Juga: Informasi Terbaru Ledakan Tambang Batu Bara Sawahlunto, 3 Dari 10 Korban Berhasil Dievakuasi Meski Sempat Kend

“Dalam beberapa kesempatan, ketika hakim memeriksa klien kami di persidangan sebagai saksi, Hakim sudah tegak menyatakan bahwa klaim kami itu berbohong secara konsisten sejak awal sampai saat diperiksa saat itu,” ucap Irwan.

Irwan pun menambahkan bahwa perilaku hakim tidak patut dilakukan oleh seorang pengadil di persidangan.

“Nah ini kan sudah tidak sesuatu yang tidak patut menurut kami disampaikan kepada persidangan dan sudah menjustifikasi klien kami seorang pembohong,” imbuhnya.

Sementara itu Komisioner Komisi Yudisial, Ziyadh Khadafi membenarkan adanya laporan masuk dari pengacara Kuat Maruf.

Dilansir AyoJakarta.com dari Youtube Kompas TV, Ziyadh buka suara terkait laporan yang dilayangkan Kuasa Hukum Kuat Maruf.

Baca Juga: Cek di Sini! Daftar Nominal UMR Jakarta 2023 dan Sekitarnya! Kota Bekasi Tertinggi!

“Kami bisa sampaikan bahwa memang laporan sudah masuk dan tentu saja kami akan periksa apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Ziyadh.

Komisi Yudisial berujar akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk membuktikan benar tidaknya adanya pelanggaran yang dilakukan majelis hakim.

“Apabila kemudian cukup kuat dasarnya dan kami akan tindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan bukti-bukti keterangan dan informasi, tentu saja kami akan follow up sampai ke pemeriksaan,” kata Ziyadh

Tak hanya sampai disitu, Ziyadh memastikan pemeriksaan soal dugaan pelanggaran yang dilakukan majelis hakim tidak akan mengganggu proses persidangan yang sedang berlangsung.

“Tetapi patut dipahami bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik tentu saja akan menjaga proses persidangan yang sedang berlangsung,” pungkasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ketua Majelis Hakim
# Kuat Maruf
# Komisi Yudisial

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.