GEGER! Benarkah Ada Korupsi Biaya Haji? Selain Gelang, Komisi VIII DPR Preteli Anggaran BPKH Tak Rasional, Apa

AYOJAKARTA.COM –- Usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang disampaikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) bulan lalu menjadi ramai diperbincangkan oleh publik.

Ibadah haji adalah salah satu Rukun Islam yang ingin ditunaikan banyak kaum muslim.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, tentu saja berita kenaikan biaya perjalanan ibadah haji menjadi ramai diperbincangkan dan dirasa terlalu membebani bagi calon jamaah.

Baca Juga: Blak-blakan Tentang Mark Up Biaya Haji, Abdul Wachid Bongkar Hal Ini, Warganet: Usut Dana Haji

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Wachid mengungkapkan kemarahannya terkait dengan anggaran biaya haji yang diajukan oleh Kemenag.

Wachid menyatakan bahwa anggaran yang diajukan Kemenag terkait pembiayaan haji merupakan adopsi anggaran tahun 2022 yang tidak sempat diperiksa oleh Panja BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) karena penyerahan anggaran tersebut yang “mepet”.

Keputusan kenaikan BPIH sebesar Rp 98,89 juta dinilai sangat mahal apabila dilihat dari poin-poin yang tertuang dalam anggaran tersebut.

Yang menjadi sorotan utama Abdul Wachid adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang turut datang dengan Kemenag, Wachid menilai BPKH “tidak punya gigi” karena tidak adanya kejelasan dari BPKH dengan polemik kenaikan biaya perjalanan haji yang sedang ramai.

Baca Juga: BREAKING NEWS! DPR Bongkar Adanya Dugaan Mark Up Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2023 yang Dilakukan Oleh Kemenag

“Jadi seharusnya pak Dirjen ini mengajukan anggaran itu BPKH itu harusnya protes, Rp 98 juta, bapak harus protes, bapak jangan jadi eselon satunya kementerian agama, bapak bukan itu, saya marah pak, terus terang ini” ungkap Abdul Wachid dikutip AyoJakarta.com dari laman YouTube resmi DPR RI (11/2/2023).

Diduga banyak komponen yang harganya di mark up (dilebihkan) oleh BPKH dari anggaran tersebut, diantaranya hotel, catering dan gelang haji.

“Pak dirjen, hotel yang tadi disebutkan sahabat saya, kami punya tim, itu hanya SR (Saudi Riyal) 3200-3500, kenapa bapak ajukan SR 4.600?,” tanya Anggota Komisi VIII dari F-Gerindra dalam rapat tersebut.

Selain permasalahan penginapan, Wachid juga menyorot persoalan catering, catering yang dinilai memakan biaya yang mahal tapi malah membatasi ibadah para jamaah.

Baca Juga: Ungkap Salah Satu Penyebab Naiknya Biaya Haji, Komisi VIII DPR: Harga Aslinya Dinaikkan Jadi 5 Kali Lipat!

“Catering itu membatasi jamaah untuk ibadah di Mekkah pak, kadang-kadang dia ga pulang, pulang sudah basi karena catering ini umurnya hanya tiga jam,” tambah Wachid

Dirinya juga membeberkan terkait dengan anggaran gelang haji yang dinilai tidak rasional, Wachid menuturkan bahwasanya biaya untuk mengerjakan 221.000 gelang haji hanya membutuhkan biaya Rp 1,2 miliar, namun BPKH menganggarkan hingga Rp 7 miliar.

Karena dirinya menemukan bahwa harga gelang haji dari pengrajin hanya Rp 5.000 per gelang namun harga itu telah di mark up dalam anggaran tersebut menjadi Rp 30.000.

“Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar pak,” tegas Wachid.***(Awit Wiarni)