Polemik Pembekalan Jajaran Kabinet Merah Putih Pakai Kocek Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Salahi Aturan? Ini Analisa Pakar Hukum

AYOJAKARTA.COM -- Pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan di Lembah Tidar Magelang menuai polemik.

Pasalnya publik mempertanyakan, agenda pembekalan ini apakah tercatat dalam nomenklatur acara kenegaraan atau tidak.

Ditambah santer diberitakan bahwa anggaran yang digunakan bukan berasal dari APBN melainkan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Para Menteri di Kabinet Merah Putih Sudah Pulang dari Akmil Magelang, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar Punya Kesan Ini

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar acara pembekalan 59 Menteri, Wakil Menteri, dan Ketua Badan di Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang, mulai tanggal 25 Oktober 2024.

Pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih ini untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kerja sama, hingga solidaritas tim dalam kabinet.

Melalui kegiatan ini, Presiden Prabowo Subianto ingin menggembleng jajaran Kabinet Merah Putih agar memiliki nilai-nilai kepemimpinan, patriotisme, keberanian, serta semangat cinta Tanah Air.

Baca Juga: Rapat Kabinet Perdana Prabowo-Gibran Digelar, AHY Ungkap Pesan Presiden Baru

Akan tetapi kegiatan yang dilangsungkan selama tiga hari ini justru menuai sorotan tajam dari publik dan para pakar.

Publik mempertanyakan jika status agenda kegiatan yang dilakukan tidak tercatat dalam nomenklatur maka terjadi kevakuman pemerintahan selama tiga hari dan itu dianggap menyalahi aturan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hafizul Mizan menjelaskan bahwa kegiatan pembekalan jajaran Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan ini sudah dipersiapkan jauh hari oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Dampak Otto Hasibuan Diangkat Jadi Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih, Posisi Iptu Rudiana Diprediksi Akan Begini

Karena Presiden Prabowo Subianto melihat jajaran kabinet Merah Putih terdiri dari beragam kalangan mulai dari partai koalisi hingga non koalisi TKN sehingga bisa berjalan dengan satu visi misi yang seirama.

"Pak Presiden kita ini merupakan Jenderal tempur, jadi kalau lapangannya oke, beliau juga intelektual, jadi acara di Magelang ini menurut beliau harus ada sesuatu pembekalan karena ini kalangan sangat beragam, ada partai koalisi, ada partai non koalisi daei TKN, makanya semua harus berjalan seirama sesuai dengan satu visi yang harmonis," ujar Hafizul, dikutip AyoJakarta.com dari unggahan YouTube Metro TV, hari Selasa, 29 Oktober 2024.

Hafizul juga menekankan bahwa pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih ini bukan hanya semata-mata tentang penyelarasan visi melainkan juga penanaman patriotisme.

Berbagai materi pembekalan diberikan, meliputi korupsi, pembekalan oleh jajaran Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan sebagainya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bukan hanya memiliki kesamaan visi tetapi juga gerak langkah.

Baca Juga: Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla Tanggapi Jumlah Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut Tidak Masalah tapi…

Polemik muncul terkait anggaran pembiayaan pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih ini berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto bukan dari APBN.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Kadring yang mengonfirmasi kebenaran dari anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini.

"Ya omon omon, anggaran ini dari mana, ya dari uang pribadi beliau (Presiden Prabowo Subianto)," jelas Abdul Kadir Kadring.

Menanggapi polemik tersebut, apakah acara pembekalan ini jika masuk dalam nomenklatur kenegaraan dibiayai oleh dana pribadi menyalahi aturan, Hafizul Mizan memberikan tanggapannya.

Baca Juga: Kabinet Gemoy Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Dinilai Bentukan Instruksi Jokowi, Pengamat Beberkan Fakta Ini

"Beliau menekankan ini penting dilaksanakan, beliau tidak mau ambil pusing dan ini dilakukan dengan uang pribadi, kenapa, karena satu bulan persiapan menjelang hari H, Pak Prabowo tidak bisa menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan karena ini bukan acara Kemenhan." ujar Hafizul.

"Saat pelaksanaan itu, beliau sudah jadi Presiden dan saat persiapan belum jadi Presiden, jadi tidak bisa menggunakan anggaran Sesneg," tambahnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda, juga memberikan analisisnya.

Menurutnya, dalam konteks anggaran kenegaraan tentu sebaiknya menggunakan APBN.

Baca Juga: Kabinet Prabowo-Gibran Digadang-gadang akan Jadi Kabinet Gemoy, Bisa Bekerja dengan Solid? Ini Kata Rocky Gerung

"Memang dalam prinsip pengelolaan negara memang disitu tidak ada pertanggungjawaban dalam arti korupsinya nya tapi seyogyanya yang lebih pas, kegiatan kenegaraan dibiayai oleh APBN," terang Juanda.

Prof Juanda berujar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan langkah yang progresif walaupun dalam konteks anggaran kenegaraan kurang sesuai.

"Secara anggaran kenegaraan, saya kira kurang tepat dalam konteks Pak Prabowo bagus, mungkin beliau tidak mau nanti terjerat persoalan hukum apakah ada nomenklatur soal pembekalan dan tidak ini yang perlu kita telusuri," jelas Juanda.

"Pak Prabowo mengambil tindakan progresif biaya sendiri dulu yang penting apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo terwujud untuk mengkoordinasi menterinya, tinggal persoalannya nanti konsekuensi dari ini, itu para menterinya harus running, harus menjawab ekspetasi Pak Prabowo sebagai presiden," pungkasnya.