Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik Menteri HAM Soal Sayembara Tangkap Begal, Ada 2 Masalah Krusial yang Harus Diselesaikan

AYOJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait kritik dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.

Kritik tersebut muncul setelah Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah uang untuk menangkap pelaku kejahatan jalanan.

Dedi menjanjikan hadiah mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil melumpuhkan begal, perampok, atau maling.

Hadiah ini diberikan dengan syarat pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup.

Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran dari pemerintah pusat. Menteri HAM Natalius Pigai dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan peringatan keras.

"Saya sudah ingatkan soal vigilantisme, kita juga akan menyaksikan banyak peristiwa seperti ini karena diperbolehkan oleh para pejabat, bahkan sampai bikin sayembara," kata Natalius Pigai.

Mereka menilai sayembara tersebut berpotensi mendorong tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme di tengah masyarakat.

Yusril Ihza khawatir orang yang bukan begal justru menjadi korban salah sasaran karena iming-iming hadiah uang tersebut.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menyatakan sangat menghargai kritik tersebut sebagai pengingat agar tidak ada pelanggaran HAM dalam menindak pelaku.

Ia juga berterima kasih kepada Natalius Pigai yang selama ini telah banyak membantunya dalam berbagai isu HAM di Jawa Barat.

Meski demikian, Dedi menekankan bahwa perlindungan HAM tidak boleh hanya fokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak para korban kejahatan.

"Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, yang pertama orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negara, dia kehilangan harta kekayaannya," ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut melalui akun Instagramnya, Selasa 28, Juli 2026.

"Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim biaya berobat. Tetapi di provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh Pemerintah Provinsi," sambungnya lagi.

Menurut Dedi Mulyadi, ada dua masalah krusial yang selama ini luput dari perhatian dan harus segera diselesaikan.

Masalah pertama berkaitan dengan hak asasi para korban kejahatan. Korban sering kehilangan rasa aman, harta benda, hingga nyawa.

Masalah kedua berkaitan dengan kendala finansial yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan.

Seringkali pelaku kejahatan terluka akibat tindakan tegas aparat saat proses penangkapan.

Namun, aparat kerap tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pengobatan pelaku di rumah sakit.

"Dan saya juga mengalah membantu membiayai pelaku kejahatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir dan menyelesaikan kedua masalah tersebut," pungkasnya.

Dedi menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan hadir untuk membantu menanggung biaya tersebut agar tugas aparat tidak terhambat.

Dengan menyelesaikan kedua masalah ini, Dedi berharap keamanan di Jawa Barat semakin terjaga dan hak-hak warga terlindungi secara adil.***