Diduga Korupsi, Ini Jumlah Uang yang Diterima Eddy Hiariej untuk Menghentikan Penyidikan di Bareskrim Polri

Eddy Hiariej.
Eddy Hiariej.

AYOJAKARTA.COM – Edward Omar Sharief Hiarief atau Eddy Hiariej melayangkan sebanyak sembilan petitum atau gugatan kepada PN Jakarta Selatan.

Salah satu gugatan Eddy Hiariej adalah terkait penetapannya sebagai tersangka kasus gratifikasi dari Helmut Hermawan selaku Dirut PT Utama Citra Lampia Mandiri atau CLM.

Terkait dengan penetapan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut, Eddy Hiariej menilai proses penetapannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Eddy menilai penetapannya sebagai tersangka yang tidak melalui proses penyidikan, merupakan suatu pelanggaran.

Di samping itu, penetapan Eddy sebagai tersangka juga dinilai tidak sesuai aturan karena dilakukan hanya oleh empat pimpinan KPK, bukan seluruhnya.

Baca Juga: 5 Strategi Kuasa Hukum untuk Membebaskan Jessica Wongso, Terbaru akan Laporkan Prof Eddy Hiariej

Tidak lengkapnya pimpinan KPK yang ikut menetapkan, dinilai pihak Eddy sebagai suatu kegagalan dalam memenuhi syarat kolektif kolegial.

Selain sejumlah hal tersebut, pihak kuasa hukum Eddy juga menilai telah terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyidikan hingga pelarangan ke luar negeri.

Gugatan tersebut disampaikan oleh pihak Eddy kepada Estiono yang merupakan hakim tunggal dalam sidang putusan pra peradilan pada Senin pekan lalu.

Selaku pihak tergugat, KPK yang diwakili oleh Biro Hukum telah melampirkan sebanyak 127 bukti dokumen terkait penetapan Eddy sebagai tersangka.

Sementara itu, Biro Hukum KPK menganggap seluruh proses penetapan terhadap Eddy Hiariej sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu bukti kuat yang melatarbelakangi penetapan sebagai tersangka adalah adanya bukti transaksi dari Dirut PT CLM kepada dua orang kepercayaan Eddy Hiariej.

Baca Juga: Usai Eddy Hiariej Ralat Pernyataan Terkait Kasus Jessica Wongso, Rismon Sianipar Lakukan Ini ke Krishna Murti

Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej pada awal November 2023 lalu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Eddy Hiariej beserta ketiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus gratifikasi senilai delapan miliar rupiah.

Dalam keterangannya kepada awak media, KPK menyebut tiga orang ditetapkan sebagai penerima dan satu orang sebagai pemberi gratifikasi.

Penetapan tersebut disampaikan langsung di Gedung Merah Putih oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK.

Selain Eddy Hiariej, kuasa hukumnya yakni Yosi Andika Mulyadi serta Yogi Ari Rukmana yang merupakan asisten pribadi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Viral Video Ketum PAN Sebut Ada Orang Shalat Tidak Bilang ‘Amin’, Eddy Soeparno: Tidak Ada Niat Melecehkan

“Dari pihak penerima tiga, pemberi satu,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2023.

Pemberian gratifikasi tersebut, diduga berkenaan dengan konsultasi hukum untuk PT CLM yang bergerak dalam bidang pertambangan biji nikel di Luwu Timur.

Menurut KPK, gratifikasi kepada Eddy bukan saja ditujukan sebagai konsultasi hukum, tetapi juga untuk menghentikan penyidikan terhadap Helmut di Bareskrim Mabes Polri.

Untuk menghentikan penyidikan tersebut, Eddy diduga telah menerima gratifikasi yang nilainya mencapai tiga miliar rupiah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Penyidikan
# Eddy Hiariej
# korupsi

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.